Suara.com - Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi turut angkat bicara menanggapi kritik yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, PPP hanya seperti orang-orang kumpul di Pos Ronda.
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut mengatakan, tak seharusnya Fahri mengurusi urusan pembentukan koalisi yang digagas partai politik lain. Ia justru mempertanyakan ucapan Fahri tersebut disampaikan dalam kondisi sadar atau tidak.
"Itu Fahri Hamzah itu lagi ngomong rasional, lagi ngigau atau lagi mimpi ya? Ya urusan kita lah KIB mau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu," kata Awiek saat dihubungi, Rabu (8/6/2022).
Awiek lantas menyindir balik, dengan menyebut kekinian Fahri sedang bingung lantaran Partai Gelora belum tentu lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Menurut Awiek dengan banyaknya Fahri berkomentar justru semakin terlihat layaknya seorang pengamat politik. Ia pun meminta Fahri mempertimbangkan untuk menjadi pengamat.
"Fahri Hamzah kalau memang menggunakan logika berfikir yg benar ya jangan jadi pengamat jadi politisi. Itu kayak jadi pengamat yang masuk akal itu kalau Gelora menjadi pesrta pemilu dan bisa mengusung calon presiden namanya kontestan peserta pemilu bukan menjadi pengamat partai politik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek menyampaikan, kekinian Fahri justru dianggap seperti orang yang sedang kebingungan di tengah gurun pasir.
"Ya kalau Fahri Hamzah mengibaratkan KIB sekumpulan orang di Pos Ronda ya kalau kita melihat Fahri Hamzah kayak orang teriak-teriak di tengah Gurun Pasir nanti dia keausan sendiri kebingungan cari air minum," tandasnya.
Kritik KIB
Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi adanya pembentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia menilai adanya koalisi untuk Pilpres merupakan hal yang keliru lantaran hanya untuk persengkongkolan.
Hal itu disampaikan Fahri menanggapi adanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP untuk menghadapi Pilpres 2024.
Fahri menjelaskan, dalam negara yang menganut sistem presidensialisme tidak ada koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.
"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, sebab dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Untuk itu, menurutnya, elite-elite partai politik kekinian tidak memahami terkait hal tersebut. Ia mencontohkan dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu saat ini juga sedang kacau.
"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul gak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita gak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ungkapnya.
TERPOPULER
