Suara.com - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo datang menyapa para pelinting di pabrik rokok Rajan Nabadi, Kudus, Kamis (9/6/2022). Ia mengatakan kedatangannya itu untuk memastikan kondisi dan mengecek penerimaan mesin etiket tepat sasaran. Ganjar juga mengungkapkan, bantuan ini diharapkan bisa manfaat dan cepat sampai ke penerima khususnya pelaku usaha kecil.
“Ini ada usaha yang mesti kita bina dan mudah-mudahan itu bisa melakukan perbaikan usahanya, skala usahanya, terus kemudian kualitas usahanya sehingga bisa meningkatkan skala bisnis yang mereka miliki,” tandas Ganjar.
Di kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan terkait dukungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh rokok dari pemerintah provinsi akan segera diberikan. Saat ini tahapan sinkronisasi data masih terus dilakukan.
“Datanya kalau sudah sesuai semua bisa diklarifikasi ke pabrik ya tinggal kita deliver. Iya (masih sinkronisasi) sabar, perkiraannya kalau sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, kedatangan Ganjar membuat buruh rokok yang rata-rata emak-emak itu pun heboh dan berebut mencuri perhatian Ganjar.
“Eh pak ganjar sini pak, walah pak ganjar ki irunge mancung podo karo neng tv (pak ganjar hidungnya mancung seperti di tv),” ujar seorang emak sambil memotret ganjar.
“Bu nggawe opo? Sehari bisa dapet berapa linting itu,” kata Ganjar pada salah satu buruh linting.
Sumiah (56), mengaku sudah lima tahun menjadi buruh linting di pabrik rokok tersebut. Dalam sehari, Sumiah bisa melinting hingga 5.000 batang rokok kretek.
“Ya sudah kerja lima tahun. Tiap hari ya melinting lima ribu,” ujar Sumiah.
Ganjar yang didampingi oleh pemilik PR Rajan Nabadi, Sutrisno menanyakan kesejahteraan para buruh yang bekerja di pabriknya. Menurut Sutrisno, buruh terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan ditanggung olehnya.
“Ya kita bisa bersaing melayani konsumen yang perokok filter, kita juga bisa menambah stor kas negara. karena kita omzetnya tambah filternya,” kata Sutrisno.
Sebagai informasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Tengah tercatat total Rp 879,96 miliar. Di Kudus sendiri, DBHCHT-nya tercatat sebesar Rp 174,2 miliar.
Penggunaan DBHCHT tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 215/PMK.07/Tahun 2021 dengan persentase penggunaan DBHCHT pada pasal 11. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya.
Sesuai aturan, imbuhnya, 50 persen DBHCHT diperuntukan bagi bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk bidang penegakan hukum dan 40 persen untuk bidang kesehatan.
Kemudian 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Rinciannya 20 persen untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Sementara 30 persen lainnya untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
TERPOPULER
