Suara.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyatakan, bahwa seharusnya tak ada lagi yang menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, proses Pemilu 2024 sendiri sudah dimulai.
Pernyataan Daniel tersebut menanggapi penyataan Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut isu tersebut saat ini masih terus digulirkan. Hal itu ditandai sejumlah peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.
"Proses pemilu akan segera mulai, dan ini hasil pembahasan yang dalam dan panjang oleh seluruh fraksi, jadi sudah jelas tinggal jalan saja," kata Daniel saat dihubungi, Senin (13/6/2022).
Daniel mengaku, tidak mengetahui jika ada sejumlah pihak yang masih menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden atau isu tiga periode. Terlebih selama ini juga respons masyarakat tunjukan penolakan.
"Iya sudah selesai, kan proses pengajuan sudah lama dilakukan tapi masyarakat merespon menolak," tuturnya.
Lebih lanjut, Daniel enggan menanggapi lebih jauh soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Sebelumnya, Politikus PDI Masinton Pasaribu menyebut, isu penambahan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode masih terus berjalan dan bergulir. Hal tersebut, kata Masinton, ditandai sejumlah peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.
"Siapa bilang close (isu tiga periode)? kalau masih ada menteri-menterinya teriakan itu itu berarti kan masih koma," kata Masinton dalam diskusi bertajuk 'Jangan Pegel Tunggu Reshuflle' secara daring, Sabtu (11/6/2022).
Menurutnya, banyak rangkaian peristiwa yang menandakan isu tiga periode masih dimainkan. Bahkan hal itu terjadi dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo secara langsung.
"Masih berjalan lihat saja rangkaian di Magelang, rangkaian peringatan Pancasila 1 Juni komunitas ya yang itu datang dari Jakarta bawa kaos tiga periode. Terus kemarin masih ada teriakan-teriakan tiga periode ini apa gitu loh? Dan ingat itu ada acara tersebut mohon maaf ya jadi presiden agenda yang dihadiri oleh presiden," ungkapnya.
Masinton mengatakan, evaluasi perjalanan bangsa sudah dilakukan dengan melakukan amandemen UUD 1945. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir reformasi dan demokrasi yang salah satunya membatasi masa jabatan presiden 2 periode.
"Nah ini politik kebangsaan kita kalau ada yang masih berpikir tiga periode itu kan politik kekuasaan," katanya.
Ia menegaskan semua pihak harus bisa menyelamatkan Indonesia agar tetap bisa melaksanakan agenda kebangsaannya. Bukan justru menambah masa jabatan presiden.
"Nah ini kan pemerintahan dipilih lima tahun nah kalaupun ada reshuflle itu harus jadi bagian untuk ya memperkuat kerja-kerja pemerintahan, tiga periode itu adalah agenda kekuasaan yang jahat yang tiran jadi kita harus selamat kan agenda kebangsaan ini," katanya.
TERPOPULER
