Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyampaikan sejumlah catatan terait perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini.
Catatan itu untuk Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik.
Mardani mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal perombakan kabinet yang dilakukan presiden lantaran hal itu menjadi hak prerogratif.
Namun ia menekankan sejumlah hal di antarannya dengan dilantiknya amunisi baru pembantu presiden harus bisa memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok harus terkendali.
"Monggo reshuffle hak Presiden. Tapi pastikan harga-harga barang, termasuk minyak goreng kembali turun," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi manajemen. Hal itu harus dilakukan untuk agar pengawasan selalu dilakukan terhadap target pemerintah itu sendiri.
"Kedua, perlu evaluasi manajemen Pemerintahan. Misal monitoring yang ketat pada target dan kinerja kementerian," tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu meminta dengan adanya perombakan kabinet ini negara harus betul-betul hadir dalam berbagai lini dari mulai politik hingga sosial budaya.
"Ketiga, semua mesti berujung pada hadirnya negara baik di bidang ekonomi, politikdan sosial budaya," tandasnya.
Baca Juga: Mantan Panglima TNI Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/Kepala BPN
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat, satu, saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan kutipan Keppres yang ditetapkan pada Selasa, 15 Juni.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Nanik.
Pelantikan ini disaksikan oleh semua ketua umum partai koalisi mulai dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
