Infografis
Wickremesinghe juga berencana untuk mundur sebagai perdana menteri. Jika dia melakukannya, ketua parlemen akan bertindak sebagai penjabat presiden sampai presiden baru terpilih pada 20 Juli menurut jadwal.
Namun, para pemimpin aksi protes mengatakan perdana menteri adalah sekutu klan Rajapaksa. Mereka memperingatkan adanya "pertempuran yang menentukan" jika dia tidak mengundurkan diri.
"Kami sangat menentang pemerintahan Gota-Ranil. Keduanya harus pergi," kata Buddhi Prabodha Karunaratne, salah satu penyelenggara protes.
Di tengah kekisruhan ekonomi dan politik, harga obligasi pemerintah Sri Lanka menyentuh level terendah pada Rabu.
Kedutaan Besar AS di Kolombo mengatakan pihaknya membatalkan layanan kekonsuleran pada Rabu petang dan Kamis sebagai tindakan pencegahan.
Ekonomi negara pulau itu, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, tak hanya terhantam oleh pandemi COVID-19, tapi juga penurunan devisa dari para pekerja Sri Lanka di luar negeri.
Larangan penggunaan pupuk kimia sempat menurunkan produksi pangan, meski larangan itu kemudian dicabut.
Klan Rajapaksa menerapkan kebijakan populis berupa pemotongan pajak pada 2019.
Kebijakan itu memengaruhi pembiayaan pemerintah, sementara cadangan devisa yang terus menyusut menghambat impor bahan bakar, pangan dan obat-obatan.
Baca Juga: Deretan Kontroversi Presiden Sri Lanka, Kini Malah Kabur ke Maldives di Tengah Krisis
Bensin dijatah dan antrean panjang terlihat di depan toko yang menjual gas elpiji.
Inflasi mencapai 54,6 persen bulan lalu dan bank sentral telah memperingatkan angkanya bisa menjadi 70 persen dalam beberapa bulan ke depan.
Kakak kandung presiden, Mahinda Rajapaksa, turun dari kursi perdana menteri pada Mei setelah protes-protes yang menentang keluarga itu berujung pada kekerasan.
Dia sempat bersembunyi di sebuah pangkalan militer di Sri Lanka timur selama beberapa hari sebelum kembali ke Kolombo.
Laporan-laporan media di Maldives, negara kepulauan di sebelah barat Sri Lanka di Samudra Hindia, mengatakan Rajapaksa telah tiba di negara itu Rabu pagi.
Seorang juru bicara pemerintah Maldives tidak membalas permintaan untuk berkomentar.
