Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima sebanyak 15 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan aspirasi terkait pembangunan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
Secara khusus, masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang ini, meminta agar pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda perbatasan agar bisa memiliki daya saing.
"Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi," kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang.
Menurut Igas, jumlah institusi pendidikan yang terbatas dan jarak tempuhnya yang sangat jauh, sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak. Kehadiran fasilitas penunjang seperti internet yang juga masih sangat terbatas.
"Namun, kami berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami, masyarakat dari perbatasan. Responnya sangat cepat, ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang," kata Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan.
Moeldoko pun mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan security dalam mengelola isu perbatasan, tapi juga memaksimalkan pendekatan prosperity.
"Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia," respon Moeldoko.
Ia pun mengatakan bahwa selama dirinya menjadi Panglima Kodam XII Tanjungpura, Moeldoko sudah menerapkan prioritas bagi anak-anak perbatasan untuk direkrut menjadi bagian dari TNI. Menurut Moeldoko, kebijakan afirmasi seperti ini sudah diterapkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan 3T atau terdepan, terpencil dan tertinggal.
"Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan," tuturnya.
"Jadi saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian."
TERPOPULER
