Jokowi Singgung Agenda Nasional Berlanjut saat Pidato di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Memang Tantangannya Berat

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, turut berkomentar soal lima agenda besar nasional yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Surya berharap apa yang disampaikan Jokowi tersebut bisa berjalan meski diakuinya memang tantangan ke depan cukup berat.

"Semoga bisa berjalan. Memang tantangannya berat kan. Jokowi sendiri sudah mengingatkan ini era yang penuh dengan tantangan yang besar," kata Surya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Surya menyampaikan memang dalam situasi global pasti akan mempengaruhi Indonesia. Terlebih dengan ancaman krisis ekonomi, pangan hingga energi.

"Ancaman terhadap energi, pangan, keamanan, pengangguran, dan sebagainya ancaman negara-negara yang memang tidak bisa survival atau fail state, negara gagal tadi kan sudah diingatkan juga. Kita bersyukur mudah-mudahan Indonesia tidak menuju ke sana," tuturnya.

Sementara itu terkait soal Ibu Kota Negara atau IKN diharapkan Surya bisa terus dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya.

"Kita berharap apa yang telah diletakkan jadi dasar pembangunan sejak awal beliau memimpin negeri ini dan telah diundangkan khususnya perpindahan ibu kota itu akan diteruskan oleh penggantinya," tuturnya.

"Kita tentu terus mendorong kearah sana. Kan sayang apa yang sudah kita mulai harus terhenti dan mundur lagi ke belakang. Semua energi, waktu, pikiran yang telah kita curahkan akan jadi sia-sia. Harapan kita ke sana," sambungnya.

5 Agenda Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan lima agenda besar nasional dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Agenda pertama menurut Kepala Negara adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang harus terus dilakukan. Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.

"Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia," kata Jokowi.

Agenda kedua, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang diyakini akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia.

"Saya optimis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional," ucapnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Saat ini, Indonesia bahkan telah menjadi pemasok terbesar CPO dunia dan mencapai swasembada beras sejak tahun 2019.

Sedangkan agenda ketiga, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.

Selain itu, pemerintah juga akan terus menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi besar di Tanah Air yang telah berhasil diungkap sehingga Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.

"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM, masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, juga telah saya tanda tangani," terangnya.

Agenda keempat, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

"Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri, juga akan terus didisiplinkan," ucap Presiden.

Agenda besar nasional yang kelima adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80 persen investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," ujar Presiden.

Jokowi juga mengingatkan bahwa semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan.