REGIONAL:
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah sumber uang yang digunakan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi untuk membeli sejumlah aset yang diduga hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Keterangan itu digali penyidik setelah memeriksa saksi, Bapenda Kota Bekasi Mulyadi Latief untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rahmat Effendi.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan sumber uang yang dipergunakan tersangka RE (Rahmat Effendi) untuk membeli berbagai aset-aset diantaranya berupa tanah dan bangunan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (25/8/2022).
Hinga kini kasus TPPU yang telah menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi sebagai tersangka masih terus bergulir.
Kasus Baru Rahmat Effendi
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus lama Rahmat Effendi, yang berstatus tersangka dalam perkara suap barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.
"Menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE (Rahmat Effendi) sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin kemarin.
Kasus ini bermula ketika Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Rahmat Effendi tak sendiran, ada delapan orang lain yang juga ditangkap dan kini sudah berstatus sebagai tersangka.
Mereka adalah M Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; Mulyadi, Lurah Kati Sari; dan Wahyudin Camat Jati Sampurna.
Kemudian, Ali Amril, Direktur PT Mam Energindo; Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Karyati; Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu; dan Lai Bui Min alias Anen, pihak swasta.
Dalam kasus ini, KPK telah menyita uang mencapai Rp 5 Miliar.
TERPOPULER