Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan menentang keras tindakan kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di ibu kota. Anies mengklaim mewujudkan komitmen ini lewat berbagai program yang dijalankan.
Hal ini disampiakan Anies saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mayors Summit Urban 20 (U20) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2022).
Serangkaian dengan kegiatan ini, United Nations Development Programme (UNDP) bersama Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi menyelenggarakan acara pendukung (side event) U20 2022 berkonsep High Level Talk Show. Tema yang diangkat adalah ‘Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Respons atas Kekerasan Berbasis Gender sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial yang Inklusif di DKI Jakarta’.
Acara pendukung tersebut dibuka oleh Anies dan Officer in Charge UNDP Indonesia, Nicholas Booth. Hadir juga pembicara lainnya, di antaranya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, I Gusti Ayu Bintang Darmawati; Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti; pakar dari Seoul Policy Center, Hye Young Park.
Serta Delegasi Kota dari Mumbai, India, Iqbal Singh Qhalal; Delegasi Kota dari Lima, Peru, Jhosselyn Jheydi; dan Delegasi Kota dari Quito, Ekuador, Juan Manuel Carrion.
Anies mengapresiasi diskusi ini karena membahas Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Gender Base Violence (GBV) sebagai vagian dari Pemulihan Sosial Inklusif di DKI Jakarta.
Di Jakarta juga belum lama ini sempat terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh oknum PPSU. Pada akhirnya Pemprov DKI mengambil langkah tegas dengan memberhentikan petugas tersebut, serta menyerahkan kasusnya ke kepolisian.
"Kejadian ini membuktikan bahwa Jakarta memiliki kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan perempuan, yang tercermin dalam kebijakan kami yang mencakup upaya end-to-end mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi," ujar Anies di lokasi, Selasa (30/8/2022).
"Bahkan, kami selalu aktif menjalankan kampanye dalam memerangi GBV dan mengajak seluruh wali kota yang hadir di sini untuk berpartisipasi dalam kampanye ini melalui berbagai media informasi dan komunikasi," ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta sejak awal telah memasukkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam klasifikasi kegiatan strategis daerah serta masuk dalam kegiatan strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta.
"Hal ini untuk menjadikan Jakarta mampu melindungi empat kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Jika keempat kelompok rentan tersebut dapat terlindungi dengan baik, maka perlindungan untuk seluruh warga Jakarta juga akan berjalan baik," jelasnya.
Beberapa program tersebut, di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah berstandar ISO hingga unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam. Terdapat pula pos pengaduan di 19 lokasi di seluruh Jakarta, Rumah Aman, dan Jakarta Siaga dengan nomor telepon di 112.
Ia juga meyakini kolaborasi dengan UNDP dapat memperkuat layanan publik untuk melindungi perempuan dan anak.
UNDP telah menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan sejak 2017 dalam memperkuat akses layanan publik untuk korban Kekerasan Berbasis Gender melalui rangkaian intervensi yang saling melengkapi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang dan Seoul Policy Center (USPC).
TERPOPULER
