Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memaparkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (19/9/2022). Dua rapat yang dijalaninya tersebut membahas komoditas pangan, yakni kedelai, bawang merah, cabai serta berbagai produk hortikultura yang tersedia.
Kepada Jokowi, Syahrul melaporkan, berdasarkan dari data yang dimilikinya, seluruh neraca produktivitas dan ketersediaan komoditas yang disebutkan masih cukup hingga akhir Desember 2022.
"Tentu saja neraca yang berkaitan dengan bawang dan kedelai adalah neraca yang juga masih menggunakan data importasi yang ada," kata Syahrul pada konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Setelah mendapatkan laporan, Jokowi lantas memerintahkan pihaknya untuk menjaga neraca produktivitas komoditas pangan tersebut. Selain itu, kepala negara juga memerintahkan agar penanaman terus dilanjutkan.
"Saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai maupun bawang," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengharapkan BUMN bisa membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara memiliki jaminan. Lebih lanjut, dalam rapat juga dibahas terkait sistem logistik dan transportasi untuk menjaga stabilitas harga komoditas.
"Artinya, kita berharap tidak hanya berharap produktivitasnya cukup, tetapi harganya dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik," terangnya.
Syahrul menekankan perlu adanya pemetaan yang baik dari daerah-daerah produsen yang surplus ke daerah-daerah yang stoknya kurang.
Ada dua pendekatan yang disebut Syahrul bisa dilakukan, yang pertama ialah kepada kepala daerah untuk melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk digunakan supaya sistem transportasinya bisa dikendalikan oleh pemerintah.
Sementara pendekatan yang kedua ialah pihaknya bersama badan pangan nasional mengintervensi daerah-daerah tertentu yang berskala besar supaya betul-betul ada pengendalian secara maksimal.
"Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada, karena produksinya cukup. kemudian tentu saja Kementan bersama badan pangan nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memappingnya, memetakannya dengan baik."
TERPOPULER
