Pakar Hukum Berharap RUU KUHP Segera Disahkan

Iwan Supriyatna

Senin, 10 Oktober 2022 | 08:23 WIB
Pakar Hukum Berharap RUU KUHP Segera Disahkan
Ilustrasi hukum (Pixabay.com/@succo)

Suara.com - Pakar hukum dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., berharap seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) di 2022.

Upaya ini akan meninggalkan produk Kolonial Belanda, dan kemudian membawa hukum pidana di Indonesia menuju hukum yang lebih modern serta mencerminkan nilai asli bangsa.

"Pengesahan RUU KUHP ini akan sangat penting sebagai legacy atau warisan untuk bangsa. Ini penting," kata Prof. Benny saat acara Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), di Kota Sorong, Papua.

Dikatakan Prof. Benny pada kegiatan yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut, salah satu hal krusial dan pentingnya pengesahaan RUU KUHP adalah perubahan paradigma hukum. Perubahan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif.

"Pengesahan RUU KUHP juga amanat konstitusi," tegasnya.

Alasan lain adalah bahwa KUHP yang berlaku saat ini memang produk lama yang sudah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.

Sedikit memberi gambaran, Prof Benny pun mengungkapkan jika KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari Belanda dengan nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS). KUHP ini kemudian diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Upaya pembaruannya sesungguhnya terus dilakukan. Dimulai sejak 1958 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Kemudian pada 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP baru yang prosesnya masih berlangsung hingga  saat ini.

RUU KUHP, kata  Prof. Benny, pernah dikirimkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2012, dan dikirimkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

baca juga

Prof Benny menyebutkan, draft RUU KUHP terdiri dari 628 pasal dan dua buku, yakni buku kesatu tentang aturan umum berlakunya hukum pidana, dan buku kedua tentang tindak pidana. Sejak 1964 hingga 2019 sudah terdapat 24 draft RUU KUHP.

"Sosialisasi aktif antara lain melalui dialog publik dan seminar  dengan menggandeng perguruan tinggi," kata Prof. Benny seraya menambahkan jika pemerintah telah menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partisipasi  publik yang bermakna atau meaningfull participation.

Secara umum ada empat argumentasi diungkapkan Prof. Benny yang menuntut KUHP zaman Belanda ini agar segera diganti. Pertama perubahan paradigma hukum dari paradigma retributif atau balas dendam dengan penghukuman badan, menjadi keadilan korektif (bagi pelaku), keadilan restoratif (bagi korban), serta keadilan rehabilitatif (bagi pelaku dan korban).

Kedua, RUU KUHP merupakan Amanah dari TAP MPR II/MPR/1993 tentang GBHN dan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. Keduanya mengamanatkan mengganti peraturan perundang-undangan produk kolonial menjadi produk nasional.

“Ada Asas Hukum “Het Recht Hinkt Achter De Feiten Aan”, Hukum tertulis itu sering tertinggal dari fakta peristiwanya. KUHP ini usianya sudah lebih 107 tahun,” ujarnya.

Ketiga, secara politik hukum, KUHP (WvS), tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa maupun dasar falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Serta keempat adalah RUU KUHP merupakan perwujudan reformasi sistem hukum pidana nasional yang menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa dan HAM secara universal.

Senada dengan Prof. Benny, Pakar Hukum Pidana Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., mengatakan ada tiga alasan penting sehingga dirinya berharap DPR RI bisa segera mengetok palu pengesahannya menjadi Undang-Undang.
Pertama, secara politis bangsa yang merdeka seperti Indonesia wajib memiliki produk hukum sendiri, dan bukan warisan kolonial Belanda. Kedua yakni kepraktisan.

“Saat ini penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi masih menggunakan terjemahan KUHP yang teks aslinya saja masih bahasa belanda sehingga ada penafsiran berbeda,” katanya.

Ketiga, kata Gede, KUHP yang saat ini berlaku isinya adalah Sebagian besar pembalasan. Padahal dalam hukum pidana modern mengarah pada keadilan rehabilitatif dan restoratif.

Sementara Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. pada sesi selanjutnya lebih mengulas 14 isu krusial dalam RUU KUHP. Secara khusus Ia menyoroti pasal terkait pidana mati yang diatur dalam pasal 67 dan 100 RUU KUHP, yang masih menimbulkan pro dan kontra.

"Ada dua kelompok yang soal pidana mati yakni yang  mendukung  pidana mati dan yang menolak pidana mati," katanya.

Maka itu Ia pun menegaskan jika pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus, dan selalu dicantumkan   alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Kementerian Kominfo Bangun Sosialisasi dan Ruang Diskusi Publik

Direktur Informasi  Komunikasi  Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian  Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Drs. Bambang Gunawan M.Si., saat membuka diskusi publik mengungkapkan jika RUU KUHP harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika  yang terjadi di masyarakat.

Ia pun menegaskan jika upaya tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

“Apalagi, revisi KUHP yang dimulai sejak 1970-an masih tidak kunjung terwujud sampai saat ini,” katanya.
Meski begitu, pemerintah dikatakan Bambang terus membuka ruang diskusi agar RUU KUHP tersebut semakin sempurna sebelum nanti disahkan.

Terdapat sejumlah isu krusial dalam pembahasan RUU KUHP yang perlu disosialisasikan lebih luas dan terus menerus, yaitu, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, larangan penghasutan kepada penguasa, pidana mati, serta penodaan agama. Kemudian terkait kejahatan kesusilaan, pencabulan, perzinahan serta living of law.

Kementerian Kominfo dikatakan Bambang telah melakukan kick off atau permulaan sosialisasi RUU KUHP pada 23 Agustus 2022 untuk memberikan pemahaman dan ruang dialog kepada masyarakat.

Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), di Kota Sorong, Papua Barat, digelar secara hybrid dan dihadiri 280 peserta online di kanal Youtube DJIKP dan 100 peserta hadir secara langsung di Hotel Rylich Panorama Kota Sorong. Peserta diskusi berasal dari berbagai unsur seperti Masyarakat, Akademisi dan Mahasiswa, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Pemuda dan Keagamaan, Kanwil Kumham, Lapas, dan Media.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

"Lesti Teman Lu, Lu Kejam", Amarah Melanie Subono untuk Baim Wong dan Paula Verhoeven

"Lesti Teman Lu, Lu Kejam", Amarah Melanie Subono untuk Baim Wong dan Paula Verhoeven

Denpasar | Senin, 10 Oktober 2022 | 06:15 WIB

Kerap Dituding Punya Bekingan FS hingga Lepas dari Jeratan Hukum, Nikita Mirzani Klarifikasi

Kerap Dituding Punya Bekingan FS hingga Lepas dari Jeratan Hukum, Nikita Mirzani Klarifikasi

Jogja | Minggu, 09 Oktober 2022 | 20:45 WIB

Kuasa Hukum Sebut Ada Pihak Ingin Rizky Billar Miskin Lewat Kasus KDRT

Kuasa Hukum Sebut Ada Pihak Ingin Rizky Billar Miskin Lewat Kasus KDRT

Lampung | Minggu, 09 Oktober 2022 | 11:40 WIB

Terkini

Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta

Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta

Jawa Tengah | Minggu, 22 November 2026 | 08:13 WIB

Sepeda Hybrid yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Pemula

Sepeda Hybrid yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Pemula

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 08:13 WIB

Istilah Orang Have dan Sewajarnya Manusia Aja: Sindiran Soal Standar Sukses

Istilah Orang Have dan Sewajarnya Manusia Aja: Sindiran Soal Standar Sukses

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 08:05 WIB

Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap

Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 08:03 WIB

Bedanya Sasis Monokok dan Ladder Frame pada Kenyamanan Suspensi Mobil Keluarga: Mana yang Empuk?

Bedanya Sasis Monokok dan Ladder Frame pada Kenyamanan Suspensi Mobil Keluarga: Mana yang Empuk?

Otomotif | Minggu, 22 November 2026 | 08:00 WIB

Heboh Ikan Mabuk Muncul di Bengawan Solo, Warga Bojonegoro Berburu hingga Malam

Heboh Ikan Mabuk Muncul di Bengawan Solo, Warga Bojonegoro Berburu hingga Malam

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 07:53 WIB

Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto

Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 07:47 WIB

Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran

Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 07:40 WIB

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 07:30 WIB

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 07:00 WIB

×