Senada dengan Hendra Kurniawan, Ferdy Sambo juga membenarkan keterlibatan Kabareskrim Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Hal itu sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatangani Sambo.
Walau begitu Sambo masih enggan merinci tentang keterlibatan Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut.
5. Beredar Surat Laporan Hasil Penyelidikan
Kemudian beredar surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri yang saat itu dijabat Ferdy Sambo. Dalam surat itu tertulis Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak 3 kali sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.
Sementara itu kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, ada beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).
Namun ternyata tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal.
