Suara.com - Pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga merasa tidak heran dengan respons sejumlah politikus PDI Perjuangan menanggapi manuver Presiden Joko Widodo.
Ia menilai wajar jika manuver Jokowi itu menimbulkan kontra karena orang nomor satu di Indonesia itu sudah berani mengambil hak Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Mengutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ketersinggungan kader PDIP itu adalah yang wajar karena Jokowi melampaui kewenangan Megawati, yakni menentukan kriteria calon presiden.
“Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan Megawati,” ujar Jamiluddin pada Senin (28/11/2022).
Terlebih, kode-kode Jokowi itu sudah melanggar kesepakatan internal partai lantaran mengarah kepada sosok tertentu yang diduga merupakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP,” lanjutnya.
Sebagai seorang kepala negara, Jokowi dinilai terlalu sering berbicara mengenai sosok capres. Jokowi juga dianggap mengambil peran partai politik, khususnya ketum partai.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul menyebutkan manuver Jokowi itu kurang baik karena bukan termasuk fungsi dan tugas presiden.
“Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres,” jelasnya.
Baca Juga: Buntut Kode-kode Soal Capres, PDIP Disarankan Segera Tegur Jokowi Agar Tak 'Genit' Politik
Manuver itu dapat meningkatkan tensi politik karena tugas presiden salah satunya untuk menyejukan situasi politik.
