Suara.com - Isu reshuffle kabinet di pemerintah Presiden Joko Widodo berhembus panas. Isu itu 'diamini' oleh Jokowi, ia menyebut hal itu mungkin saja terjadi.
"Mungkin" ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seputar isu reshuffle kabinet saat meninjau lokasi Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Sejumlah tokoh politik pun sudah bersuara soal kemungkinan adanya reshuffle kabinet di Januari 2023 mendatang. Dari PDIP yakni Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bahkan terang-terangan ada dua sosok menteri dari NasDem yang perlu dievalusi.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, jika Jokowi benar melakukan reshuffle kabinet untuk mendepak NasDem dari koalisi, maka bisa saja akan membuat ekskalasi suhu politik meningkat.
"Bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem, kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Menurutnya, NasDem akan merasa keberatan jika benar-benar di depak dari koalisi pemerintah terutama dari kabinet. Pasalnya, NasDem merasa sudah berkeringat mengantarkan kemenangan buat Jokowi.
"NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," katanya.
"Bahkan bisa saja Jokowi akan dinilai sosok yang lupa kacang akan kulitnya. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik," sambung dia.
Untuk itu, kata Jamiluddin, jika memang Jokowi ingin melakukan reshuffle terutama untuk mendepak menteri dari NasDem, maka harus punya alasan yang mendasar.
Baca Juga: Pemicunya Anies, Perang Dingin Jokowi Vs Surya Paloh Bakal Lebih Sengit dari Megawati Vs SBY?
"Jokowi kalau pun akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya dari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional. Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," tuturnya.
Isu Reshuffle Kabinet
Lembaga survei Charta Politika sebelumnya menyebut, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," beber Yunarto.
