Suara.com - Pidato Bobby Nasution, Walikota Medan saat menghadiri acara menyambut malam tahun baru di Medan, Minggu (3/12/2022) kini menuai pro dan kontra. Pasalnya, menantu Presiden Jokowi ini secara gamblang menyebut bahwa kota Medan adalah kota anti LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).
Dalam sambutannya, Bobby pun ikut mendoakan warga kota Medan yang belum memiliki pasangan segera diberikan pasangan.
Sebut sempat lihat warga pasangan sesama jenis
Dalam sambutannya, Bobby juga mengungkap bahwa ia sempat melihat warganya yang sesama jenis tampak berjalan di depan kantor walikota Medan.
"Sepanjang saya jalan dari depan Kantor Wali Kota saya lihat kok yang cowok sama cowok (berpasangan), nggak ada ya Kota Medan nggak ada LGBT, kita anti LGBT," ungkap Bobby dalam sambutannya. Pernyataan ini pun kini menuai pro dan kontra.
Bobby ungkap sikapnya merupakan pesan tokoh agama
Bobby pun juga mengungkap alasannya dalam mengecam adanya LGBT ini. Mantu Presiden Jokowi ini mengaku mendapatkan pesan dari tokoh-tokoh agama untuk menghindari hal-hal tersebu.
"Tadi saya bilang, kita pengen, tadi juga pesan dari tokoh-tokoh agama kita harus menghindari hal-hal seperti itu, kemaksiatan juga harus kita tekan, hal-hal yang di luar kebudayaan kita," sebut Bobby.
Disentil Komnas HAM
Baca Juga: Bobby Nasution Umumkan Kota Medan Bebas LGBT, Warganet: Mantap Bapaknya Nahyan
Menanggapi pernyataan Bobby, Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkap bahwa kebebasan masyarakat dalam memilih hidup sendiri diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tidak boleh ada diskriminasi kepada warga negara, baik itu berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, dan lain sebagainya," jelas Anis.
Anis juga menambahkan bahwa dalam hal apapun, orientasi seksual adalah pilihan masing-masing dan tidak bisa diinterverensi siapapun.
Didukung oleh politikus
Pernyataan Bobby soal anti LGBT pun didukung oleh Anggota Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah. Ia pun mengungkap bahwa menangani masalah LGBT adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
"Di Indonesia, LGBT ini kan dianggap penyakit, jadi harus ada peran dari pemerintah untuk mengobati para LGBT, jangan hanya menolak saja," ungkap Afif.
