Suara.com - Pengamat Politik Refly Harun menyoroti harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait aksi membantu kader PDIP merenovasi rumah menggunakan dana Baznas.
Refly menilai bahwa kontroversi muncul ketika Ganjar menyebut bahwa pihak yang dibantunya adalah kader PDIP, padahal Ganjar disinyalir tidak akan menyulut perhatian jika hanya menyebut membantu fakir miskin.
Ia melanjutkan, jika ada 50 kader PDIP yang harus diberi bantuan masing-masing bernilai Rp 50 juta, maka Ganjar membutuhkan dana setidaknya Rp 2,5 miliar.
Dari jumlah inilah, Refly menilai tidak mungkin Ganjar mengeluarkan dana pribadinya dengan nilai tersebut mengingat harta Ganjar dalam LHKPN hanya tercatat sebesar Rp 11 miliar.
"Rasanya nggak mungkin untuk mengeluarkan dari kantong pribadi karena Rp 11 miliar itu kan bukan uang cash semua ya, juga ada aset berua barang-barang tidak bergerak," kata Refly dilansir dari laman Youtube-nya.
Ganjar Rencana Pakai Uang Pribadi
Ganjar mengungkapkan kalau awalnya bantuan tersebut hendak menggunakan dana pribadi. Apalagi penyerahan bantuan dilakukan untuk merayakan HUT ke-50 PDIP.
Ia baru mengetahui kalau Baznas juga ikut andil dalam dana bantuan tersebut. Itu baru diketahuinya di lokasi pemberian bantuan.
Adapun Baznas menyalurkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Baznas mengklaim penyerahan bantuan tersebut tidak menyalahi aturan.
Baca Juga: Pemprov Jateng Masih Banyak PR, Ganjar Targetkan Tuntas di Tahun 2023
Meski sempat kaget, Ganjar tetap menerima bantuan dari Baznas walaupun dananya masih belum cukup untuk melakukan renovasi rumah kader.
"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (31/12/2022).
Setelah mengetahui bantuan itu diprotes, akhirnya Ganjar mengambil sikap dengan menariknya.
"Ya, saya yang perintahkan untuk ditarik," ucapnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
