Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak tepat apabila urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024 dikaitkan dengan Presiden.
"Kalau dikait-kaitan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Menurutnya, urusan kandidat capres-cawapres merupakan utusan dari gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat tiket pencalonan, sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo.
Dasco menjelaskan posisi presiden dalam urusan ini tidak mengikat, hanya sebagai penguat atas kandidat capres-cawapres yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sah-sah saja jika ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari Jokowi. Namun, hal itu sifatnya tidak mengikat atau lebih pada penguat capres yang akan bertarung.
Sebelumnya, pada hari Selasa (31/1), Presiden RI Jokowi meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat capres/cawapres menjelang Pemilu 2024.
"'Kan itu urusannya partai, urusan koalisi. Urusan kandidat capres/cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya dengan Presiden?" kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak pekerjaan sehingga ada baiknya menghentikan kebiasaan menghubung-hubungkan Istana dengan persoalan capres/cawapres Pemilu 2024.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi sebagai jawaban ketika dikonfirmasi mengenai anggapan yang beredar bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini berkenaan keputusan partai politik itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024. [ANTARA]
TERPOPULER
