Wagub Jabar Setuju Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Beri Contoh Masa Kepemimpinan Soeharto

Suara.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun. Ia mengatakan bahwa hal itu akan meningkatkan keberlanjutan pembangunan di desa.

"Sepanjang itu demi kebaikan, saya setuju. Apalagi yang namanya pemimpin, terus terang harus berkesinambungan. Sekarang banyak pemimpin yang tidak berkesinambungan di satu daerah, dari orang satu ke orang yang lain, akhirnya programnya berubah-ubah karena pemimpin yang baru terkadang punya ego," kata Wagub Jabar di Kota Bandung, Kamis (2/2/2023).

Uu mengatakan pada periode sebelumnya, masa jabatan kepala desa sempat mencapai delapan tahun, diubah menjadi lima tahun, kemudian berubah kembali menjadi enam tahun.

Jika jadi diubah lagi menjadi sembilan tahun, Uu setuju dengan syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uu memberikan contoh pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, walaupun memiliki kekurangan, tidak sedikit program yang berhasil karena dilaksanakan berkesinambungan melalui program yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada setiap Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

"Pada prinsipnya saya mendukung kepala desa sembilan tahun untuk meneruskan kelanjutan pembangunan di desa. Kalau gonta-ganti, kami khawatir tidak berkesinambungan," kata dia.

Sebab, menurut dia, pembangunan yang tidak berkelanjutan akan merugikan masyarakat karena tidak merasakan kemanfaatan kepemimpinan tersebut.

Sebagai contoh proses pembangunan Masjid Al Jabbar yang mulai dibangun di era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kata dia, kalau tidak dilanjutkan Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil, mungkin tidak akan terealisasi.

"Namun Pak Emil bijaksana meneruskan, sehingga selesailah program tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan dan juga program yang lainnya," kata dia.

"Sekarang kalau enam tahun, kalau terpilih kepala desa. Tapi kalau tidak, belum apa-apa. Apalagi sekarang ada rapat anggaran tentang desa. Tidak semena-mena desa menggunakan uang tanpa ada RAPBDes," lanjut Wagub Uu. [ANTARA]