REGIONAL:
Suara.com - Hotman Paris, kuasa hukum Teddy Minahasa terdakwa pengambilan dan pengedaran barang bukti sabu merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menolak eksepsi kliennya. Dia tetap meyakini dakwaan jaksa tidak cermat dan tak memenuhi syarat sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Sampai hari ini saya tetap mengatakan bahwa dakwaan itu sangat tidak cermat dan tidak memenuhi syarat dalam KUHP, karena apa? Teddy itu perannya adalah dituduh menukar narkoba dengan tawas di Bukittinggi pada saat upacara pemusnahan," kata Hotman Paris usai persidangan di PN Jakarta Barat, Kamis (9/2/2023).
Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menguraikan secara jelas di dalam dakwaan bagaimana kliennya menukar narkoba dengan tawas.
"Tapi tidak diuraikan caranya bagaimana. Dan begitu banyak saksi di sana, tidak diuraikan sama sekali. Bahkan ada 1 kilogram katanya sudah terjual tapi tidak tahu terjual ke siapa, buktinya mana?" kata Hotman mempertanyakan.
"Padahal narkoba itu kan harus ada buktinya, ada 1 kilogram itu, ada di salah satu poin eksepsi kita, yang menyatakan benar-benar sudah terjual. Tapi tidak tahu dijual ke siapa, bahkan yang membeli pun tidak ada, tersangkanya pun tidak ada," tegasnya.
Karenanya dia tetap menyakini, dakwaan JPU tidak cermat, dan bahkan menurutnya tidak lengkap.
"Jadi benar-benar surat dakwaan tersebut memang sangat kabur dan tidak lengkap," katanya lagi.
Kendati demikian Hotman menyatakan tetap menghormati putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi kliennya.
"Kami memahami ini adalah perkara yang sangat sensitif, tentu kalau sampai dikabulkan akan menimbulkan pro dan kontra nanti di masyarakat. Karena ini adalah perkara narkoba dan sangat penuh dengan tekanan publik," ujar dia.
Sebelumya, Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan Teddy Minahasa.
"Mengadili, satu menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya," kata Hakim.
Kedua, Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki wewenang dan mengadili perkara tersebut.
"Berwenang dan mengadili perkara perkara nomor 96/Pidsus/2023/PN Jakarta Barat atas atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra," kata Hakim.
Atas hal itu pada keputusan ketiganya, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses pemeriksaan.
"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pidsus/2023/PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra," kata Hakim.
TERPOPULER
