Suara.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola menawarkan tarif sewa Kampung Susun Bayam sekitar Rp750 ribu untuk warga per bulan. Namun, besaran ini dianggap terlalu memberatkan warga yang notabene merupakan korban gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS).
Masalah penentuan tarif ini yang membuat sampai saat ini warga belum bisa menempati Kampung Susun Bayam itu.
Perwakilan warga Kampung Bayam, Sherly mengatakan, jika mengacu Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan maka penentuan tarif Rumah Susun (Rusun) dibagi ke dua kelompok, yakni umum dan terprogram. Menurut Sherly, tarif Rp150 ribu ini tergolong dalam kelompok umum.
Padahal, kata Sherly, seharusnya mereka digolongkan ke dalam kelompok terprogram karena merupakan korban penggusuran proyek JIS.
"Mereka (Jakpro) pakai adalah tarif sesuai dengan Pergub Nomor 55 dan itu kami dijatuhkan di umum. Sedangkan kami termasuk warga yang terdampak (program penggusuran). Kami keberatan. Kita itu termasuk warga yang terprogram," ujar Sherly di Balai Kota DKI, Senin (20/2/2023).
Ia pun membandingkan tarif sewa dengan warga Kampung Susun Akuarium sekitar Rp34 ribu hingga Rp40 ribu per bulan. Padahal, menurutnya nasib penghuni Kampung Susun Akuarium juga sama, yakni merupakan warga terdampak penggusuran penataan kawasan Kampung Akuarium pada era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.
![Warga Kampung Bayam berada di dalam tenda saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (1/12/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/01/29868-warga-kampung-bayam-kampung-susun-bayam-balai-kota-jakarta.jpg)
"Contoh, (Kampung) Akuarium itu kan korban penggusuran. Mereka soal biaya (hunian) itu juga ditanggung oleh koperasi. (Kampung Susun) Akurium tidak gratis, bayar tiap bulan Rp34 ribu (per bulan) selama beberapa tahun. Setelah itu, menjadi milik koperasi. Nah, kita mau seperti itu," tutur Sherly.
Karena itu, sejumlah warga Kampung Bayam ini mendatangi Balai Kota DKI untuk menyerahkan surat keberatan atas penetapan tarif tersebut kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Warga inginnya membayar yang sesuai kemampuan. Kalau kisaran mungkin Rp150 ribu per bulan, itu seharusnya paling besar. Karena penghasilan, maaf, yang namanya pemulung dan pekerja kasar pabrik-pabrik cuma Rp1,5 juta," pungkasnya.
TERPOPULER
