Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang anti kritik dari pihak luar, termasuk kritikan dari Muhammad Sabil Fadilah, seorang guru SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon, Jawa Barat yang disampaikan di media sosial.
"Saya tidak anti kritik, saya terbuka, sudah ribuan kritik masuk. Seorang pemimpin tidak boleh anti kritik, makanya saya tidak mengeluarkan statement yang anti kritik," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Bandung, Kamis (16/3/2023).
Ia mengaku setiap kritikan atau pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya di media sosial selalu dibalas berdasarkan kritikan atau pertanyaan yang diajukan.
"Kalau keliru saya jawab dengan data. Kalau bercanda saya jawab dengan bercanda. Bahwa ada pihak sekolah yang merespons berbeda, itu jadi momentum peraturan mereka," lanjutnya.
Dalam komentarnya, Muhammad Sabil Fadhilah mengkritik dirinya di media sosial dengan kata "maneh" (bahasa Sunda yang berarti kamu, biasa digunakan kepada lawan bicara sebaya dan konteksnya bisa tidak sopan), maka Ridwan Kamil memerintahkan pihak sekolah untuk mengingatkan saja.
"Menurut saya cukup diingatkan saja, tidak sampai diberhentikan. Seolah-oleh karena mengkritik saya jadi diberhentikan. Terus saya-nya dianggap anti kritik. Saya kira enggak begitu" ujar Ridwan Kamil.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya memastikan tidak ada perintah apapun dari Gubernur Ridwan Kamil untuk memberhentikan Muhammad Sabil Fadilah sebagai guru di SMK Telkom Cirebon dan SMKS Ponpes Minbauul Ulum.
"Jadi saya tegaskan tak pernah ada perintah dari Pak Gubernur untuk memberhentikan yang bersangkutan," ujarnya.
Pihaknya juga sudah mengonfirmasi kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Cirebon dan memastikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sabil masih tercatat di Dinas Pendidikan Jabar. Wahyu pun sudah menyampaikan pesan agar pihak yayasan segera mencabut surat pemberhentian Sabil.
"Kalau dari sisi statement (Sabil) di Instagram kita sudah sampaikan agar jangan sampai diberhentikan. Tapi apakah yang bersangkutan ada masalah lain dengan sekolah, kita tidak tahu. Kalau masalah di luar itu, bukan kewenangan kami," katanya.
Wahyu mengatakan sebagai tenaga pendidik sudah sepatutnya menggunakan bahasa yang baik dalam proses belajar mengajar, keseharian, maupun di media sosial.
"Ini kewajiban kami di Dinas Pendidikan untuk selalu mengingatkan tenaga pendidik agar menggunakan bahasa yang baik dalam pembelajaran maupun di luar karena bisa diikuti oleh siswa. Mungkin ada diksi lain yang lebih baik untuk digunakan," ujarnya. [ANTARA]
