Suara.com - Lima oknum anggota Polda Jawa Tengah yang ketahuan jadi calo masuk siswa Bintara Polri kini terbilang beruntung. Sebab, mereka hanya kena hukuman demosi.
Adapun kelima oknum polisi nakal tersebut sebelumnya telah tertangkap basah oleh Tim Propam Mabes dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di internal Polda Jawa Tengah.
Hukuman demosi yang diterima oleh kelima oknum anggota Polri tersebut kini membuat huru-hara dan keributan di tengah-tengah masyarakat.
Publik menilai bahwa kelima oknum polisi nakal itu dihukum ringan dan tak sesuai dengan pebuatan yang mereka buat. Hal ini juga membuat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun gunung.
Kapolri: Pecat atau penjara
Kapolri Listyo Sigit kini geram dan turun tangan memberi komando kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk memberikan hukuman yang lebih serius.
Pasalnya kelima anggota Polda Jateng tersebut tak sedikit yang merupakan perwira, yakni dua perwira menengah dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol), satu perwira pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan dua pangkat Brigadir.
Kapolri ingin kelima oknum polisi tersebut dipecat dari kepolisian dan dibawa ke ranah hukum untuk menempuh prosesi hukuman pidana lantaran telah merusak citra Polri di mata masyarakat.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di-PTDH, proses pidana, sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini," kata sang Kapolri, Sabtu (18/3/2023).
Baca Juga: Teddy Minahasa Ungkap Anggota Polisi Isap Narkoba, Warganet: Bukannya Itu Rahasia Umum?
"Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," lanjut sang Kapolri.
Kapolri perintahkan coret calon siswa yang 'beli tiket masuk' Polri
Kapolri juga tak segan-segan memberi sanksi bagi para calon siswa yang menyogok agar dirinya bisa mulus masuk diterima sebagai anggota Polri.
Adapun Kapolri meminta agar mereka yang membeli 'tiket masuk' ke Polri dicoret dari daftar seleksi.
"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya," kata Kapolri.
Kapolri ingin bahwa dengan adanya tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri menjadi kuat.
