Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan di balik larangan buka puasa bersama atau bukber bagi pejabat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyinggung masih banyaknya masyarakat yang kesusahan.
Mantan Kapolri ini mengatakan, ia tidak bisa membayangkan jika ada pejabat atau ASN yang bukber dengan menu makanan mewah dan berlimpah, lalu memamerkannya di media sosial. Hal itu dinilai bisa menjadi permasalahan pelik di mata publik.
"Bayangkan, nanti ada (pejabat atau ASN) yang upload lagi (bukber) makan mewah, banyak dan berlimpah, sementara di sisi lain, masyarakat kita masih ada yang susah. Itu juga bisa jadi masalah," jelas Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Meski demikian, Tito mengatakan larangan itu bukan berarti para pejabat sama sekali tidak boleh bukber. Ia menyebut baik pejabat maupun ASN masih boleh buka puasa bersama, asalkan melibatkan masyarakat rentan atau tidak mampu.
"(Bukber boleh asal melibatkan) anak yatim piatu, kemudian masyarakat yang sulit, para duafa. Bisa dengan dua cara, diundang ke pendopo misalnya," saran Tito.
Selain itu, Tito juga memberikan saran kepada para pejabat dan ASN alih-alih melakukan bukber, mereka bisa mendatangi slum area atau perkampungan kumuh dan bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurutnya, cara itu lebih bermanfaat dan bisa membantu masyarakat umum.
Tito juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah menggunakan anggaran buka puasa bersama untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menilai aksi itu bisa mendapatkan pahala.
"Saya minta kepala daerah lakukan itu. Masyarakat akan sangat berterima kasih dan saya yakin pahalanya jauh lebih besar," pesan Tito.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan aturan agar jajarannya tidak melakukan bukber karena masih pandemi Covid-19. Presiden juga menyarankan agar jajarannya menjalani ibadah puasa dengan sederhana di tahun ini.
"Pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk (anggaran) juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," saran Jokowi, Senin (27/3/2023). [ANTARA]
TERPOPULER
