Infografis
Suara.com - Setelah libur Lebaran 1444 Hijriah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung memimpin rapat perdana bersama jajarannya. Rapat dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan pejabat terkait lainnya, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat konsolidasi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendagri mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang diemban sepanjang kuartal pertama 2023. Hal itu seperti upaya pengendalian inflasi di daerah yang terbilang terkendali. Dibanding sejumlah negara lainnya, kata Mendagri, inflasi di Indonesia menempati peringkat yang terbilang bagus dan terkendali.
Ia mengaku belum lama ini berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo salah satunya membahas pengendalian inflasi. Presiden, kata Mendagri, mengapresiasi upaya pengendalian yang dilakukan Kemendagri. Presiden meminta agar langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan secara konsisten.
“Untuk masalah inflasi ini saya memang sudah menunjuk leading sektornya adalah Pak Irjen karena kaitannya lebih banyak ke masalah pengendalian daerah-daerah,” ujarnya, di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Meski begitu, lanjut Mendagri, komponen Kemendagri lainnya seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus tetap berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Selain pengendalian inflasi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya memperhatikan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah. Evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja para Pj. kepala daerah, khususnya yang dilantik pada 2022. Dia juga menekankan pentingnya mempersiapkan pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, baik yang telah berakhir satu tahun, maupun penugasan di daerah yang baru.
Tito menegaskan, berdasarkan regulasi masa jabatan Pj. kepala daerah adalah satu tahun. Mereka dapat diperpanjang dengan orang yang sama, atau diganti dengan orang baru sesuai hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja masing-masing.
Mengenai pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, saat ini Kemendagri sudah mulai melakukan profiling terhadap calon yang diusulkan.
Di lain sisi, Mendagri menekankan perlunya jajaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024. Hal itu termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan gelaran tersebut.
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Peringatkan ASN: Kalau Tak Mau Hidup Sederhana Jangan Jadi ASN
Misalnya mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda). Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.
