Suara.com - Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan mulai unjuk gigi dengan melancarkan sejumlah kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kritik yang ia lontarkan meliputi banyak hal, mulai dari masalah hukum, subsidi mobil listrik, hingga masalah hukum dan infrastruktur.
Kritik tersebut disampaikan dalam sejumlah kesempatan, di antaranya pidato kebangsaan, orasi bersama koalisi maupun ketika bertemu dengan para relawan.
Apa saja kritik Anies yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo? Berikut ulasannya.
Baca Juga:PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
Sentil soal subsidi mobil listrik
Dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, Anies tiba-tiba melancarkan kritik mengenai subsidi yang diberikan pemerintahan Jokowi.
Anies menilai kebijakan subsidi kepemilikan mobil listrik tersebut kurang tepat, karena menurut dia emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon mobil bahan bakar minyak.
Padahal, pemerintah menggalakkan subdisi untuk kendaraan listrik untuk mendukung penurunan emisi karbon di Indonesia.
Bandingkan SBY dan Jokowi soal pembangunan jalan
Baca Juga:Drama Tiga Babak Kritikan BEM UI Soal Jokowi Milik Parpol Bukan Rakyat
Pada Sabtu (20/5/2023) lalu, dalam acara HUT ke-21 PKS, Anies menyatakan pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Jokowi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi berhasil membangun jalan tol dengan panjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini yakni sepanjang 2.499 kilometer.
Namun, untuk jalan non tol atau jalan tidak berbayar, Jokowi membangun sepanjang 19 ribu kilometer.
Menurut Anies, jumlah tersebut masih kalah jauh dengan pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY sepanjang 144 ribu kilometer.
Sistem politik memeras kubu lawan
Dalam acara yang sama, Anies juga menyatakan institusi politik di Indonesia saat ini cenderung memeras dan menyingkirkan pihak-pihak yang ada di luar lingkar kekuasaan.
Menurut dia, institusi politik yang memeras, menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, atau satu grup dan atau pada satu kelompok saja.
Alhasil, lanjut Anies, kekuasaan tidak dibagikan secara merata pada seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya aturan hukum bisa dengan mudah untuk ditekuk dan menguntungkan pihak yang ada dalam lingkar kekuasaan.
Pemerintah pusat monopoli proyek pemerintah daerah
Dalam kesempatan berbeda, yakni ketika menemui relawannya di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, pada Minggu (21/5/2023), Anies menyinggung mengenai sejumlah proyek pemerintah daerah yang diambilalih pemerintah pusat.
Meski tidak memberikan contoh proyek yang dimaksud, Anies menyatakan cara yang demikian kurang tepat.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengawasi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikan sebuah proyek.
Dalam waktu yang bersamaan, papar Anies, pemerintah pusat juga harus mengawasi agar proyek tersebut terlaksana dengan baik.
Mafia merajalela di Indonesia
Masih dalam acara yang sama, Anies menyinggung mengenai mafia yang merajalela di Indonesia, utamanya di institusi pemerintah.
Ia menyebut beberapa, di antaranya mafia tanah, mafia perekrutan pekerja migran, mafia pajak hingga mafia proyek pemerintah seperti mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Menurut Anies, cara kerja mafia adalah bekerja dengan melakukan penyimpangan dengan cara-cara yang sangat halus.
Pemerintah intervensi penentuan capres
Anies juga sempat menyinggung mengenai intervensi pemerintah dalah penetapan calon presiden di Pilpres 2024.
Meski tidak menyebut capres mana yang dimaksud, Anies mengatakan negara atau pemerintah harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk siapa saja sosok yang akan diduking menjadi presiden selanjutnya.
Menurut dia, negara harus memberikan kesempatan pada salah satu pihak yang ingin memperjuangkan calonnya, bukan malah menghalanginya.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
