REGIONAL:
Menurut dia, institusi politik yang memeras, menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, atau satu grup dan atau pada satu kelompok saja.
Alhasil, lanjut Anies, kekuasaan tidak dibagikan secara merata pada seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya aturan hukum bisa dengan mudah untuk ditekuk dan menguntungkan pihak yang ada dalam lingkar kekuasaan.
Pemerintah pusat monopoli proyek pemerintah daerah
Dalam kesempatan berbeda, yakni ketika menemui relawannya di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, pada Minggu (21/5/2023), Anies menyinggung mengenai sejumlah proyek pemerintah daerah yang diambilalih pemerintah pusat.
Meski tidak memberikan contoh proyek yang dimaksud, Anies menyatakan cara yang demikian kurang tepat.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu mengawasi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikan sebuah proyek.
Dalam waktu yang bersamaan, papar Anies, pemerintah pusat juga harus mengawasi agar proyek tersebut terlaksana dengan baik.
Mafia merajalela di Indonesia
Masih dalam acara yang sama, Anies menyinggung mengenai mafia yang merajalela di Indonesia, utamanya di institusi pemerintah.
Ia menyebut beberapa, di antaranya mafia tanah, mafia perekrutan pekerja migran, mafia pajak hingga mafia proyek pemerintah seperti mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem, Johnny G Plate.
Menurut Anies, cara kerja mafia adalah bekerja dengan melakukan penyimpangan dengan cara-cara yang sangat halus.
Pemerintah intervensi penentuan capres
Anies juga sempat menyinggung mengenai intervensi pemerintah dalah penetapan calon presiden di Pilpres 2024.
Meski tidak menyebut capres mana yang dimaksud, Anies mengatakan negara atau pemerintah harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk siapa saja sosok yang akan diduking menjadi presiden selanjutnya.
Menurut dia, negara harus memberikan kesempatan pada salah satu pihak yang ingin memperjuangkan calonnya, bukan malah menghalanginya.
TERPOPULER
