Larang Foto Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS, Satpam ke Jurnalis: dari Mana Mas?

Suara.com - Pihak petugas keamanan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) memberlakukan pengamanan ketat buntut dari polemik blokade trotoar di depan gedung. Bahkan, jurnalis diprotes saat hendak mengambil gambar.

Seperti yang dialami jurnalis Suara.com pada Selasa (6/6/2023) siang. Ketika hendak mengambil foto blokade trotoar di perbatasan antara gedung Wapres dengan Kedubes AS, dua orang petugas berpakaian satpam Kedubes AS langsung datang menghampiri.

Salah satu orang petugas langsung mengambil foto jurnalis yang sedang meliput. Ia juga memfoto kendaraan jurnalis serta bertanya soal identitasnya.

"Dari mana mas? Media mana? Boleh lihat id cardnya," ujar petugas itu.

Petugas lainnya menyebut tidak boleh sembarangan mengambil foto blokade trotoar. Ia bahkan menyebut ada aturan khusus yang tak mengizinkan gedung Kedubes AS difoto sembarangan.

"Kenapa nggak boleh? Kan ini di jalan raya, saya foto fasilitas publik," kata jurnalis Suara.com.

"Nggak boleh memang, ada aturannya," jawab petugas itu.

Ditanya lebih lanjut soal aturan yang dimaksud, petugas itu tak bisa memberi jawaban. Ia kemudian meminta jurnalis memotret blokade itu tanpa terlihat bagian gedung Kedubes AS.

"Ya sudah saya nggak mau debat kusir, mas foto dari samping saja, jangan kelihatan gedungnya" tuturnya.

Akhirnya, ia pun mempersilahkan jurnalis Suara.com pergi setelah mendata identitas dan mengambil gambar.

Blokade sudah dilakukan pada sisi arah Jalan Ridwan Rais menuju patung kuda Arjuna Wijaya. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pembatas beton besar.

Pejalan kaki yang ingin menuju ke arah Balai Kota DKI pun tak bisa melewati trotoar itu dan terpaksa harus berjalan lewat pinggir jalan raya.

Blokade lebih parah lagi dilakukan di trotoar depan Kedubes AS yang berbatasan dengan kantor Wapres RI. Trotoar ditutup sepenuhnya menggunakan pagar besi yang dililit kawat berduri.

Dikritik

Sebelumnya Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyesalkan blokade trotoar ini. Pasalnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang bebas diakses masyarakat.

"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," ujar Alfred saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Alfred mengaku sudah sejak lama pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Joko Widodo memprotes blokade pada trotoar ini. Namun, sampai sekarang penutup jalur pedesterian itu belum juga dicopot.

"Supaya ini bukan semata-mata baru hari ini rame tapi ini prosesnya sudah sangat lama dan kami melihat ini ada komunikasi yang terputus," ucapnya.

Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang belum juga mengambil tindakan mencari solusi atas permasalahan ini. Alfred menganggap Pemprov telah gagal mengedepankan hak para pejalan kaki.

"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," pungkasnya.