Trotoar di Depan Kedubes AS Diblokade Sejak Jokowi Gubernur DKI, Koalisi Pejalan Kaki Meradang: Ini Ruang Publik!

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengungkapkan, sudah memprotes blokade trotoar tersebut.

Chandra IswinarnoFakhri Fuadi Muflih
Selasa, 06 Juni 2023 | 15:21 WIB
Trotoar di Depan Kedubes AS Diblokade Sejak Jokowi Gubernur DKI, Koalisi Pejalan Kaki Meradang: Ini Ruang Publik!
Trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan diblokade sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI. Koalisi Pejalan Kaki memprotes kebijakan tersebut hingga kini. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Pemblokadean trotoar yang berada di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat (Jakpus) membuat Koalisi Pejalan Kaki meradang.

Parahnya, trotoar yang merupakan fasilitas publik dan seharusnya bebas diakses masyarakat sebagai tempat pejalan kaki malah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pantauan Suara.com, blokade dilakukan dengan memasang pagar disertai kawat besi di sisi trotoar dekat Kantor Wapres RI. Sementara dari sisi Jalan Ridwan Rais, trotoar ditutup dengan memasang pembatas beton.

"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dikonfirmasi pada Selasa (6/6/2023).

Baca Juga:Viral Diprotes, 5 Fakta Trotoar Kedubes AS di Jakarta Ditutup

Alfred mengungkapkan, sudah sejak era eks Gubernur DKI Joko Widodo, memprotes blokade trotoar tersebut. Namun, sampai sekarang penutup jalur pedesterian itu belum juga dicopot.

"Supaya ini bukan semata-mata baru hari ini rame tapi ini prosesnya sudah sangat lama dan kami melihat ini ada komunikasi yang terputus," ucapnya.

Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang belum juga mengambil tindakan mencari solusi atas permasalahan ini. Alfred menganggap Pemprov telah gagal mengedepankan hak para pejalan kaki.

"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," katanya.

Baca Juga:Bongkar Trotoar dan Jalur Sepeda di Simpang Santa, PDIP Yakin Heru Budi Tak Bermaksud Rusak Keindahan Kota

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

NEWS

TERKINI