Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yang diduga turut menyeret Menteri Pertanian, tidak berkaitan dengan dengan unsur politik.
Ali mengatakan, kasus tersebut telah diusut KPK sejak lama yakni awal tahun 2023.
"Penyelidikan sudah lama. Sejak awal tahun 2023. Jauh sebelum penyelidikan, tentu juga ada proses panjang di pengaduan masyarakat sebagai tindaklanjut atas laporan masyatakat," kata Ali dikutip pada Kamis (15/6/2023).
KPK, kata Ali, menyadari bahwa pengusutan kasus yang mereka lakukan menjelang pemilu 2024, akan dikaitkan dengan unsur politik. Namun demikian, ditegaskan KPK tidak akan terpengaruh.
"Bisa dimaklumi karena memang sudah masuk menjelang tahun politik 2024. Tapi kamipun harus ingatkan, stop narasi berbasis asumsi tersebut," tegasnya.
Dia pun menegaskan setiap perkara yang diusut KPK, dilakukan secara profesional.
"Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan karena atas dasar kecukupan alat bukti dan kami pertanggungjawabkan nantinya di persidangan," kata Ali.
"Sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis, namun itu semua tidak terbukti, hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas perkara dimaksud," sambungnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur buka suara soal kabar yang Syahrul Yasin Limpo dijadikan tersangka. Dia menyebut kasus itu masih dalam proses penyelidikan.
Baca Juga: Rombongan, KPK Panggil 10 Tersangka Korupsi Kementerian ESDM Hari Ini
Saat ini masih proses lidik," kata Asep dikonfirmasi Suara.com pada Rabu (17/6/2023).
Asep mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Mentan tersebut.
"Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan ya. Mohon bersabar," ujarnya.
Sementara itu, sumber Suara.com di internal KPK meyebut, lembaga anti korupsi melakukan ekspose kasus korupsi yang melibatkan seorang menteri aktif.
"Memang kemarin ada ekspos, lalu hasilnya disebut menteri aktif jadi tersangka," kata sumber Suara.com.
Namun demikian, dia menyebut surat perintah penyidikan (sprindik) belum diterbitkan.
