Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengusulkan penerapan sistem ganjil genap selama 24 jam di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Meski dicemooh warganet, ternyata usulan itu diterima baik oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Ya ide bagus (penerapan 24 jam ganjil-genap)," kata Heru usai meninjau Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek), Jumat (25/8/2023).
Heru menilai kalau penerapan ganjil genap 24 jam itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Oleh sebab itu, Heru mengungkapkan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal segera mengkaji usulan tersebut dengan pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan, kita kaji 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," ungkapnya melansir Antara.
Sebelumnya, usulan yang diajukan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendapatkan hujatan dari warganet. Banyak yang tidak setuju karena dianggap tidak relevan dan tidak berkeadilan bagi masyarakat.
Sebab, sejumlah warganet menilai meskipun aturan itu diberlakukan, para pejabat publik tetap menggunakan kendaraannya tanpa harus khawatir karena memiliki pengawalan khusus.
"Eehh Ida.. Mobil lu enak nopol bebas GaGe, coba pikirin yang kerjanya musti wara wiri dari 1 lokasi ke lokasi lain dan diuber-uber waktu, dijaminin dulu kendaraan umum bisa tepat waktu dan mudah dijangkau. Jangan bicara ojek/taxi online ya karena gak semua mampu setiap saat harus bayar jasa mereka," cuit seorang warganet di unggahan akun Instagram @jktinfo dikutip Jumat (25/8/2023).
"Coba itu menteri dan anggota DPR mobil dinesnya juga berlaku kena ganjil genap atau disuruh sekalian naek transportasi umum.. jangan bisa nya ngasih saran doang tapi dia-dia orang tetap ga kena impactnya," teriak pemilik akun @zo*****.
Baca Juga: Aksi Siram Jalanan untuk Kurangi Dampak Polusi Udara di Jakarta Tuai Komentar Skeptis: Emang Ngaruh?
