Suara.com - Vietnam diguncang skandal korupsi terbesar, setelah pihak berwenang bulan lalu menangkap seorang pengembang real estat terkemuka yang diduga menggelapkan dana hampir US$12,4 miliar(191 triliun Rupiah), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.
Pada tahun 2016, Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak saat itu, kampanye ini telah menumbangkan presiden dan beberapa menteri senior pemerintah. Namun skala dugaan korupsi dalam skandal terbaru ini kini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perbankan dan properti Vietnam yang sebenarnya.
Skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara
Pada tanggal 17 November, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh Truong My Lan, ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, menilap duit sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas di sana selama beberapa tahun.
Menurut pernyataan kementerian, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (618 triliun Rupiah) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui "perusahaan-perusahaan bayangan" yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.
Pada pertengahan November, Kementerian Keamanan Publik juga merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya, termasuk 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank.
Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara tersebut.
Skandal ini merupakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, skandal 1MDB yang terdokumentasi dengan baik di Malaysia pada tahun 2010-an, yang menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya, melibatkan pencurian €4,1 miliar dari dana kekayaan negara.
Kampanye antikorupsi di Vietnam
Partai Komunis Vietnam memulai kampanye antikorupsi besar-besaran ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, mengalahkan saingannya Nguyen Tan Dung. Dung menjabat sebagai perdana menteri pada saat itu dan dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang membiarkan korupsi berkembang.
Kampanye antikorupsi telah mengakibatkan ratusan, bahkan ribuan pejabat partai dan pemerintah di Vietnam dipecat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada bulan Januari, Nguyn Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden dan dua wakil perdana menteri dipecat karena dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes virus corona dan pemulangan warga negara Vietnam selama pandemi COVID-19.
Berbicara pada bulan ini, setelah terungkapnya skandal terbaru ini, Trong mengatakan pemerintah Komunis, "perlu melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan lebih cepat dan lebih efisien.” Ia menambahkan, "Kami tidak akan berhenti di sini, namun akan terus berlanjut dalam jangka panjang."
Pejabat yang menjadi sorotan korupsi
Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon di AS, mengatakan Trong sekarang dapat mengarahkan perhatiannya pada beberapa target yang lebih besar, termasuk mantan bos partai di Kota Ho Chi Minh, Le Thanh Hai, yang dikenal sebagai "pejabat paling korup di Vietnam".
Hai adalah pimpinan politik di pusat bisnis di wilayah selatan negara tersebut selama berpuluh-puluh tahun, dan meskipun ia telah mendapat tekanan pada tahun 2020, ketika para pembasmi korupsi mengetahui bahwa komitenya telah melakukan tindakan yang tidak pantas, ia sejauh ini terhindar dari tuntutan hukum.
TERPOPULER
