REGIONAL:
Suara.com - Aksi provokatif terus menerus dilakukan Pemerintah Israel. Setelah pecah perang melawan Kelompok Hamas di Jalur Gaza, beberapa waktu lalu Polisi Israel mwmbolehkan kelompok sayap kanan Yahudi melakukan aksi demonstrasi di kawasan bersejarah bagi tiga agama, Yahudi, Kristen dan Islam di kawasan Masjid Al Aqsa.
Surat kabar Israel, Hareetz mengemukakan, polisi mengizinkan demonstrasi kelompok sayap kanan Yahudi tersebut melewati Kawasan Muslim Kota Tua dan menuntut diakhirinya status Islam di Masjid Al-Aqsa.
Hal tersebut bertepatan dengan pawai pada Kamis (7/12/2023) malam, yang bertepatan dengan hari pertama Hanukkah, sebuah festival Yahudi yang berlangsung selama delapan hari.
Dilansir Anadolu, Aksi yang dikemas dengan acara pawai tersebut dilakukan untuk mengakhiri keberadaan Badan Wakaf Islam Yerusalem di Masjid Al-Aqsa, dan 'membangun kembali kedaulatan penuh Yahudi' di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.
Selama ini, departemen tersebut dikelola Yordania dan bertanggung jawab atas administrasi situs suci umat Islam di Yerusalem Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania pada 26 Oktober 1994.
Sementara itu, salah satu negara Arab, Qatar mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan untuk memaksa Israel menghentikan pelanggaran terhadap hak-hak warga Palestina dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Kota Yerusalem yang diduduki.
Kementerian Luar Negeri Qatar bahkan mengecam keras pendudukan Israel yang membolehkan demonstrasi ekstremis di Yerusalem.
Melalui akun X, Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan provokasi serius terhadap perasaan umat Islam dan serangan terang-terangan terhadap hak rakyat Palestina dan terhadap Raja Yordania yang menjadi pelindung situs-situs suci di Yerusalem yang diduduki.
Mereka juga memperingatkan usaha Israel yang ingin mengubah status quo sejarah dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.
"Langkah-langkah provokatif semacam itu bakal meningkatkan ketegangan dan memperluas siklus kekerasan di kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Qatar.
TERPOPULER