Kronologi Konsumsi KPPS Sleman Viral Karena Tak Layak, KPU Sebut Ulah Oknum

Suara.com - Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sura (KPPS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta viral di media sosial. Pasalnya beredar keluhan terkait konsumsi pelantikan KPPS tersebut yang dinilai tidak layak.

Dari unggahan di media sosial, snack yang disediakan ketika pelantikan hanya berupa kardus putih berisi satu makanan ringan berupa roti dan air mineral ukuran gelas. 

Konsumsi ini jauh dari anggaran konsumsi per calon anggota KPPS yakni Rp15.000. Pasalnya, jika benar – benar ditotal, sebiji roti dan air mineral ukuran gelas bahkan harganya tak sampai Rp5.000. Para netizen pun mempertanyakan ke mana anggaran konsumsi itu sebenarnya. 

Kronologi konsumsi pelantikan KPPS Sleman ini segera diklarifikasi oleh KPU setempat. Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan persoalan itu berawal ketika anggaran konsumsi dari kuasa pengguna anggaran tidak dapat diturunkan.

"Kronologi terkait konsumsi, awalnya oleh kuasa pengguna anggaran akan menurunkan anggaran ke bawah. Tapi ada arahan bahwa anggaran tidak dapat diturunkan ke bawah," kata Baehaqi saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2024). 

Menyikapi hal tersebut, KPU Sleman lantas bergerak untuk menyediakan konsumsi pelantikan bagi calon anggota KPPS Sleman. Akhirnya diputuskan penyediaan konsumsi itu dilakukan melalui pihak ketiga atau vendor.

"Akhirnya, pihak sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga/vendor yang terdaftar dalam e-katalog," tuturnya. 

Namun usut punya usut, diungkapkan Baehaqi, pihak ketiga tersebut membuat beberapa sub lagi untuk pengadaannya. Hal itu yang membuat kondisi konsumsi yang diterima para calon anggota KPPS kurang layak.

"Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya. Sehingga, yang tersaji tidak pantas. Untuk anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp15.000," ungkapnya.

Terkait dengan tidak adanya uang transportasi bagi para calon anggota KPPS Sleman, kata Baehaqi memang tidak disediakan. Uang transportasi itu akan diterima ketika bimbingan teknik. "Kebijakan anggaran Pak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bahwa anggaran transportasi pelantikan tidak ada, yang ada anggaran transportasi adalah bimteknya," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, KPU Kabupaten Sleman kemudian memanggil vendor/pihak penyedia untuk menjelaskan secara rinci terkait kejadian tersebut dihadapkan sekretariat PPS. Sebagai tindaklanjut pihaknya juga lantas memutus hubungan kerja dengan vendor terkait.

"Vendor yang kemarin kerja sama diputus dan tidak akan digunakan lagi," tegasnya.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni