Infografis
Ono menuturkan, Ara belum menyerahkan satu persyaratan untuk memproses balik nama sertifikat kantor DPD PDIP Jabar.
Padahal kata anggota Komisi IV DPR RI itu, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi ke kediaman Maruarar Sirait di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam surat itu, PDIP Jabar memberi tenggat waktu bagi Ara untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat kantor sampai 6 Februari 2024. "Tapi sampai hari ini surat kami tidak direspons dia," ujar Ono.
Saat itu kata dia, kantor tersebut masih atas nama tiga orang yaitu Ketua DPD almarhum Pak Jajang, Sekretaris Pak Rudi Harsa, dan Bendaharanya Maruarar Sirait.
"Jadi sertifikat dua kantor PDIP Jabar atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara karena saat itu belum ada aturan harus atas nama DPP," ucap Ono, Senin (12/2/2024).
Di tahun 2019, saat Ono menjadi Ketua PDIP Jabar keluar aturan baru bahwa sertifikat kantor partai harus atas nama DPP. Sebagai ketua, Ono mengurus proses balik nama kantor DPD PDIP Jabar.
"Setelah dicari di brankas DPD, sertifikat itu tidak ada. Kami lalu konfirmasi ke Pak Rudi Harsa, beliau bilang sertifikat dipegang Maruarar," tutur Ono.
Ternyata Ono menerangkan, berdasarkan keterangan dari Maruarar, dua sertifikat kantor PDIP Jabar hilang. Ono lalu mengurus pembuatan sertifikat baru.
Ia meminta sejumlah persyaratan kepada tiga orang yang namanya tercantum dalam sertifikat lama, yakni ahli waris almarhum Ketua DPD saat itu Jajang, Rudi Harsa, dan Ara.
Baca Juga: Beres Nyoblos, Cak Imin Pede 'Hasil Pantauan' Pasangan AMIN Masuk Pemilu Putaran Kedua
Dari ketiga orang itu, Ono mengatakan, hanya Maruarar Sirait yang belum menyerahkan persyaratan untuk mengurus pembuatan sertifikat.
