Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut proses normalisasi Sungai Ciliwung masih terus berlangsung. Saat ini, tahapannya sudah memasuki pembayaran terhadap pemilik lahan yang dibebaskan.
Dalam proyek normalisasi Ciliwung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bertugas untuk membebaskan lahan. Sementara, pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terkait pembayarannya, Heru mengatakan pihaknya sudah memberikan dana yang harus dibayar pada alokasi 2023 kepada kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Nantinya, besaran nominal pembayaran atas bidang lahan yang dibebaskan ditentukan BPN.
"Pembayaran, sekarang ada di BPN. Dari administrasi sudah beres. Tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si A, B. Jika sah, ya bayar," ujar Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2023, Heru juga menyampaikan saat ini normalisasi dan restorasi sungai telah terlaksana sepanjang 7 kilometer.
Atas pengerjaan ini, terjadi peningkatan kapasitas tampungan air saat ini memiliki volume sebesar 269.355 meter kubik.
"Normalisasi 7 kilometer ada di dua wilayah. Jakarta Timur ada, Jakarta Selatan ada," jelas Heru.
Alokasi Anggaran Normalisasi
Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023, alokasi anggaran pembebasan lahan normalisasi sungai digelontorkan Rp 496 miliar.
Setelah pembebasan lahan dilakukan, pemerintah akan membangun tanggul (sheetpile) dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer.
Sementara, pada tahun 2024, Pemprov DKI berencana melanjutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Rinciannya, Kelurahan Manggarai 1,5 kilometer, Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer, dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.
TERPOPULER
