Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ogah mencampuri persoalan jumlah nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Menurutnya mengenai hal tersebut, sebaiknya ditanyakan langsung kepada presiden terpilih.
Hal itu disampaikan Jokowi merespons kabar nantinya Prabowo bakal mengubah jumlah nomenklatur kementerian menjadi 40 di pemerintahannya.
"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tenyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi di di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Baca Juga:
DPD PDIP Sumut Copot Foto Jokowi di Ruang Rapat, Hanya Pasang Wajah Wapres Maruf
Jokowi juga enggan memberikan masukan perihal susunan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Nggak ada. Nggak ada," ujarnya.
Gerindra Nilai Wajar
Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
Mengenai pembentukan kabinet hingga formasinya seperti apa, menurutnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak Prabowo, sebagai presiden elected," tuturnya.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," sambungnya.
TERPOPULER
