REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segara memanggil mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean (REH) untuk mengklarifikasi soal harta kekayaannya yang dianggap janggal.
Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, agenda pemanggilan itu karena KPK ingin mengusut soal saham yang dimiliki oleh istri Rahmady.
"Yang Purwakarta (Rahmady) kita sudah keluarkan surat tugasnya dan mungkin Minggu (pekan) depan akan diundang untuk klarifikasi karena ini kan dampak dari yang bersangkutan punya saham istrinya di perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip Suara.com, Jumat (17/5/2024).
Pahala mencurigai soal pinjaman yang diberikan oleh Rahmady sebesar Rp7 miliar. Menurutnya, hal itu mustahil karena harta kekayaan Rahmady hanya tercatat sebesar Rp6 miliar.
Baca Juga: Harta Berlimpah Rahmady Effendy Hutahaean: Kehilangan Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta
"Makanya hartanya Rp6 miliar, tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp7 miliar, kan gitu (hartanya) enggak masuk di akal ya," kata Pahala.
"Jadi kita kalrifikasi, nanti kita kasih tahu lah hasilnya apa kira-kira, ya. Tapi ini sekali lagi dampak dari karena ada harta berupa saham di perusahaan lain," sambungnya.
Jabatan Dicopot
Kementerian Keuangan memutus membebastugaskan Rahmady dari jabatannya, karena diduga terlibat benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarganya. Pencopotan Rahmady Effendy ini disampaikan Direktur Humas Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto. Menurut Nirwala, pencopotan itu berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
"Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan," kata Nirmala seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).
Sejak 9 Mei 2024, REH sebenarnya sudah dibebastugaskan. Keputusan ini diambil Kemenkeu mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dilaporkan ke KPK
Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas.
Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.
Dugaan ini bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017. Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk.
TERPOPULER
