Berani Usulkan Nama untuk Isi Jabatan di Kementan, Anak SYL Klaim Tak Menerima Apa-apa di Persidangan

Suara.com - Anak Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, berani mengusulkan nama untuk mengisi jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Usulan itu bahkan ia sampaikan ke orang dekat ayahnya di Kemntan. Hal ini disampaikan Kemal Redindo saat bersaksi di kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan yang menyeret ayahnya.

Kemal Redindo mengatakan pengusulan nama dilakukan atas inisiatif dirinya sendiri. Terlebih orang di Kementan tersebut yang meminta bantuan kepada dirinya.

"Orang-nya sendiri yang meminta dibantu untuk menjabat, tetapi saya sama sekali tidak menerima apa-apa dari bantuan itu," kata Kemal Redindo dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/5/2024).

Dia juga mengklim tidak menerima imbalan dari orang yang minta dibantu agar bisa menjabat di Kementan.

Kemal Redindo menyebutkan usulan nama untuk mengisi jabatan di Kementan dari dirinya hanya beberapa dan tidak banyak. Usulan itu diberikan kepada mantan Staf Khusus SYL di Kementan, Imam Muhajidin.

Beberapa nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan di eselon II itu kata Kemal Redindo, berasal dari Kementan. Tetapi setelah nama diajukan, ia lagi-lagi mengklaim tak mengikuti lagi kelanjutan prosesnya.

"Saya tidak mengikuti lagi setelah mengusulkan nama," ucap dia.

Selain itu, ia juga mengklaim pengusulan nama untuk pengisian jabatan di Kementan oleh dirinya tidak diketahui oleh SYL dan sang ayah tidak pernah menegurnya mengenai hal tersebut.

"Usulan ini tanpa sepengetahuan Pak Menteri, saya tidak berani beri tahu," ujar Dindo menambahkan.

Dakwaan SYL

Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Antara)