Suara.com - Greenpeace Indonesia menemukan fakta bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN. Kondisi itu kemudian memperparah krisis air di Kaltim.
Terkait hal itu Pakar Mitigasi Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menilai IKN dilihat dari sisi kebencanaan sendiri terutama geologi memang memiliki sejumlah tantangan.
"IKN kalau dari sisi kebencanaan bisa kita lihat terutama dari sisi geologi aja, geohazard, tanah dan batuan di sana kan endapan-endapan delta ya, endapan laut, lempung pasiran, dengan ada patahan sesar naik, setidaknya itu sudah menjadi masalah sendiri dari sisi konstruksi dan dari sisi air tanah," kata Eko saat dihubungi Suara Jogja, Jumat (19/7/2024).
Kendati demikian, Eko bilang bukan berarti wilayah IKN sekarang tak bisa dibangun atau tidak ada air. Hanya saja memang angan-angan membangun IKN dengan mudah harus disingkirkan.
"Bukan berarti enggak ada tapi ketersediaan air di sana bukan berarti mudah untuk menyediakan air baku, air minum, air bersih, ya kita butuh mengelola, air yang ada di sana dan sekitarnya untuk kebutuhan di kawasan tersebut," ujarnya.
Seharusnya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang kondisi alam di wilayah IKN sebelum melakukan pembangunan. Mengingat keterbatasan air tanah hingga kondisi yang cenderung lempung pasir.
Diakui Eko, masalah air di IKN bukan persoalan mudah. Meskipun enggan menyebut krisis tapi ia mengakui tentang ketersediaan air memang perlu perencanaan dan upaya ekstra untuk mendapatkannya.
"Masalah air, kalau sebutannya, saya sebenarnya, belum pas kalau dibilang krisis, tapi ketersediaan air memang tidak mudah lah, maka bisa dipenuhi dengan mengelola air permukaan yang ada di sekitarnya untuk dibawa ke sana. Ini masalah air bukan masalah yang sederhana," ungkapnya.
Di sisi lain, dia melihat kehadiran IKN bisa dianggap sebagai solusi terkait persoalan air itu sendiri. Termasuk dengan berbagai teknologi yang hadir untuk menjawab kebutuhan air masyarakat di wilayah itu.
"Kalau sekarang warga mendapatkan kesulitan justru menurut saya dengan adanya IKN teknologi bisa menjawab kebutuhan air dan warga mendapatkan kemudahan dari adanya IKN di situ tidak sebaliknya. Ini masalah bagi manajemen IKN, jangan sampai IKN itu menjadi tempat yang hubungannya saling asing dengan warga di sekitarnya," terangnya.
Eko menyampaikan yang diperlukan IKN tidak hanya sekadar dari mitigasi saja. Termasuk pula secara umum untuk melakukan pencegahan deforestasi dalam satu sistem daerah aliran sungai yang berhubungan dengan sungai-sungai di IKN.
"Itu menjadi penting dan termasuk kalau kebutuhan air itu diambil dari sungai lain yang lebih layak memproduksi air. Jadi pendekatan teknologi yang memang berbayar itu mau enggak mau sudah dilakukan, harus dilakukan di sana," tegasnya.
Ditambahkan Eko, masalah air di wilayah Kalimantan bukan hanya sekarang saja. Terutama terkait dengan sisi kualitas air yang sudah tidak terlalu menggembirakan sejak dulu.
Kualitas air di sana memang tidak seperti kualitas air di kawasan vulkanik misalnya di Sumatera, Jawa, Bali, dan Maluku. Sehingga ada program-program air bersih yang memang dilakukan di sana.
"Nah pilihan menaruh IKN di sana dengan segala infrastrukturnya itu tentunya sudah dipertimbangkan dengan sekian kemahalannya yang akan muncul. Kalau itu enggak jadi pertimbangan sangat disayangkan," pungkasnya.
TERPOPULER
