Suara.com - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut dan berjalan sesuai rencana. Tidak dihentikan sementara, seperti saran dari Greenpeace Indonesia.
Sebelumnya Greenpeace Indonesia menemukan adanya permasalahan krisis air di kawasan Kalimantan Timur. Berdasarkan temuan ini maka pembangunan IKN disarankan berhenti untuk sementara.
Melalui pernyataannya, Greenpeace Indonesia menemukan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN. Hal itu berdampak memperparah krisis air di Kalimantan Timur.
Terkait itu, Danis justru mempertanyakn mengapa pembangunan IKN mesti dihentikan sementara. Ia juga mempertanyakan prasyarat apa yang dirasa belum diprioritaskan oleh pemerintah.
"Kenapa harus dihentikan? Prasyarat apa yang diinikan (dilanggar) gitu lho," kata Danis kepada Suara.com, Jumat (19/7/2024).
Ia juga membantah apabila pemerintah dianggap tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam membangun IKN.
"Kami sangat memperhatikan ya kan, memperhatikan prasyarat atau rekomendasi sosial dalam pelaksanaan pembangunan," kata Danis.
Sebelumnya Greenpeace turut menyoroti pengurusan analisis dampak lingkungan (amdal) yang hanya disusun selama satu tahun. Hal ini, menurut Greenpeacse menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak fokus untuk memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan.
Menanggapi itu, Danis menegaskan lama waktunya pengurusan Amdal bukan menjadi tolok ukur.
Baca Juga: Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforestasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKN
"Bukan ukuran itu kan. Setahun dua tahun nggak ada ukuran," kata Danis.
Menurutnya yang terpenting adalah menjalankan apa yang menjadi rekomendasi.
"Amdal itu kan ada rekomendasi kan. Nah itu dijalanin apa nggak. Itu kan yang penting," ujarnya.
Kata Greenpeace
Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) disebut tengah mengalami krisis air. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disarankan untuk dihentikan sementara.
Greenpeace Indonesia menemukan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.
