REGIONAL:
Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Umarsyah, menyatakan pihaknya tak berniat menggelar muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) luar biasa. Terlebih tujuan untuk menjatuhkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Umarsyah justru mempertanyakan dari awal rencana tersebut.
Ia pun menilai informasi yang menyebut PBNU ingin menggelar muktamar luar biasa hingga tandingan tidaklah benar. Menurutnya, narasi informasi yang beredar terkait polemik antara PKB dan PBNU sudah semakin liar.
"Informasi dari mana itu (muktamar luar biasa)? Gak jelas. Informasi itu gak jelas, tuduhan itu gak jelas. Itu yang kita sesalkan, kenapa selalu muncul narasi yang tidak jelas seperti itu," ujar Umarsyah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Umarsyah menyatakan dari awal Rais Aam PBNU tak pernah memandatkan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya untuk merebut paksa PKB seperti lewat muktamar luar biasa.
"Kaitannya dengan mandat dengan Rais Aam, kepada ketua umum PBNU itu bukan untuk melakukan muktamar luar biasa. Tolong dicatat ini tetapi untuk memperbaiki, istilahnya itu untuk memperbaiki kondisi DPP PKB," tuturnya.
Perbaikan yang dimaksud adalah terkait kekuasaan di PKB yang disebutnya saat ini terlalu dominan dipegang ketua umum. Padahal, seharusnya PKB masih memiliki dewan syuro yang bisa mengarahkan ketua umum.
"Tidak lagi ada pembagian kewenangan dengan Dewan Syuro yang dulu sebenarnya Dewan Syuro lebih dominan punya hak veto," pungkasnya.
Sikap Tegas Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar aliqs Cak Imin menanggapi soal isu adanya Muktamar PKB tandingan yang bakal digelar di Surabaya. Cak Imin menegaskan Muktamar PKB hanya akan digelar di Bali pada 24-26 Agustus mendatang.
Cak Imin pun meminta jangan ada pihak yang membawa nama PKB dan mencoba menggelar muktamar. Jika ada yang berani, ia mengaku bakal meminta kepolisian untuk membubarkannya.
"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, (itu) liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpol)," ujar Cak Imin di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Cak Imin mengatakan, PKB sah yang diakui negara hanya PKB yang ia ketuai saat ini. Artinya, tak ada yang bisa menggelar muktamar kecuali pihaknya.
"(Muktamar tandingan) ilegal, karena kami sebagai parpol yang sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah," ucapnya.
Ia pun mengaku tak akan segan-segan untuk turun langsung membubarkannya jika ada muktamar tandingan
"Kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," pungkasnya.
Isu adanya permintaan menggelar muktamar tandingan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Gus Yahya menyebut hal ini merupakan aspirasi dari sejumlah kiai.
Namun, ia mengaku tak berniat menggelar muktamar tersebut karena pihaknya tak memiliki wewenang untuk melakukannya.
TERPOPULER