Tak Penuhi Undangan ke IKN, Megawati Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-79 RI Bersama Kader PDIP

Suara.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Upacara ini diikuti oleh para petinggi PDIP dan kader partai lambang banteng itu.

Megawati sendiri selaku Presiden ke-5 RI diundang dalam pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, Megawati tak menghadirinya dan memilih tetap di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani tak mengikuti upacara di Sekolah Partai. Puan selaku Ketua DPR RI memenuhi undangan upacara di IKN.

Pantauan Suara.com di lokasi, Megawati mengenakan pakaian serba merah kerah hitam. Ia bertindak sebagai pembina upacara yang memberikan amanat upacara.

"Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka," ujar Megawati di lokasi.

Karena adanya upacara ini, Jalan Lenteng Agung Raya sisi sebelah kanan arah Pasar Minggu ditutup sementara. Jalan digunakan untuk para peserta upacara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diundang untuk menghadiri Upacara HUT Ke-79 RI pada tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, Djarot enggan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait kehadiran Megawati saat Upacara HUT Ke-79 RI di IKN. Ia pun langsung berjalan meninggalkan awak media.

Sekretariat Presiden mulai mendistribusikan undangan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden hingga tokoh masyarakat untuk menghadiri agenda Upacara HUT Ke-79 RI pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Hari ini untuk para mantan, baik mantan presiden maupun mantan wakil presiden, akan segera dikirim undangannya. Kami juga memohon konfirmasi kehadiran beliau," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8).

Yusuf mengatakan bahwa undangan bagi para mantan kepala negara di Indonesia itu butuh segera dikonfirmasi agar Setpres dapat mengatur rencana kedatangan mereka dengan sebaik-baiknya.