REGIONAL:
Selain Megawati, Hasan juga menyoroti Mahfud MD yang pernah menumpang jet pribadi milik mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).
"Atau bahkan ada, misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud, misalnya dan beliau mengakui sendiri, beliau mengakui sendiri sering naik private jet dan lebih sering naik private jet-nya Pak Jusuf Kalla," kata Hasan.
Hasan membandingkan perlakuan antara Kaesang dengan Mahfud dan Megawati maulun pejabat publik yang menggunakan jet pribadi. Menurutnya ada perbedaan perlakuan lantaran kasusnya tidak heboh seperti yang terjadi terhadap Kaesang.
"Makanya, saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini, diglorifikasi," kata Hasan.
Menurut Hasan, menjadi fair atau adil dilihat masyarakat maka perlakuannya harus sama. Ia menyampaikan bila mau trial by press terhadap Kaesang maka hal sama juga harus diterapkan terhadap yang lain dalam konteks penggunaan jet pribadi.
"Ini kalau hanya untuk untuk Mas Kaesang, kemudian mereka heboh tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain, mereka nggak ambil pusing mereka, tapi untuk Kaesang tiba-tiba mereka begitu antusias. Ada apa di situ?" ujar Hasan.
"Ini kan pertanyaan nih, apakah sengaja melakukan trial by press atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaesang atau menyudutkan Pak Jokowi?" tanya Hasan.
Hasan menegaskan, berkaitan aspek hukum, ia menyatakan hal itu menjadi urusan penegak hukum. Tetapi yang menjadi pertanyaan dirinya ialah beda perlakuan terkait Kaesang dengan tokoh atau pejabat publik mengenai penggunaan jet pribadi.
"Ini sama-sama nih statusnya ada orang bahkan ada orang yang sedang jadi pejabat publik kemudian naik private jet, tapi nggak dihebohkan. Bahkan, khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar antikorupsi meliuk-liuk jawabannya. Nggak ada yang lurus jawabannya satu pun, ya oke ini gratifikasi tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang, katanya," kata Hasan menyoroti pernyataan sejumlah kalangan.
"Loh kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian meliuk-liuk seperti itu, tapi kalau untuk Mas Kaesang mereka straight to the point. Padahal, Mas Kaesang bukan pejabat publik," kata Hasan.
Dia lantas mempertanyakan perbedaan perlakuakan dalam memandang kasus serupa antara Kaesang dengan Mahfud MD maupun Megawati.
"Iya kenapa meliuk-liuk? Kalau untuk Pak Mahfud boleh meliuk-liuk, untuk Mas Kaesang mereka straight to the point. Sementara yang pejabat publik adalah Pak Mahfud, Mas Kaesang bukan pejabat publik. Ini satu hal soal trial by press," kata Hasan.
Hasan menegaskan bila mau adil maka semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama.
"Tapi kalau mau adil buka dong semua," ucap Hasan.
"Iya harusnya begitu," ucap Zulfan menanggapi.
Menurut Hasan justru penggunaan jet pribadi yang dilakukan oleh pejabat publik harus lebih dulu didesak.
"Ya kalau Anda mendesak Kaesang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu, kenapa? Karena pejabat publik," ujar Hasan.
Ia sekaligus mempertanyakan jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), apakah termasuk pejabat publik atau bukan. Diketahui dua posisi tersebut dijabat oleh Megawati.
"Saya nggak tahu bang, Dewan Pengarah BRIN atau Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik nggak, Bang?" kata Hasan.
Hasan lantas mengingatkan bahwa harus ada perlakuan yang adil. Menurutnya perilaku adil menjadi penting, bahkan adil tersebut harus diterapkan sejak dalam pikiran.
"Jadi, keadilan itu, Anda menuntut keadilan, buka dulu bahwa Anda juga adil sejak dalam pikiran gitu loh. Adil nggak Anda sejak dalam pikiran soal kaya gitu?" kata Hasan lagi.
TERPOPULER
