Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika memastikan laporan terhadap Alexander Marwata yang disampaikan Forum Mahasiswa Peduli Hukum terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan kasus mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto pasti diitindaklanjuti.
Hal tersebut disampaikan Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
"Secara umum semua laporan akan dilakukan verifikasi, penelaahan, dan pengumpulan informasi. Untuk ditentukan statusnya apakah cukup bukti dilanjutkan ke tingkat Penyelidikan, atau masih dibutuhkan dokumen tambahan lagi dari pelapor," katanya seperti dikutip Antara.
Lebih lanjut, ia mengaku tidak memiliki informasi terkini mengenai tahapan laporan tersebut saat ini.
Sebab, ia menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima KPK akan dirahasiakan detilnya sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor.
"Saya tidak memiliki akses informasi ke setiap pelaporan yang masuk, karena bersifat rahasia," ujarnya.
Sebelumnya diketahui Forum Mahasiswa Peduli Hukum melaporkan Alexander Marwata. Pelaporan dilakukan atas dasar Alex pernah bertemu dengan Eko saat kejadian pamer hartanya viral di media sosial.
"Seharusnya tidak perlu adanya hubungan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung antara Alexander Marwata dengan Eko Darmanto," kata Ketua Forum Mahasiswa Peduli Hukum Raja Oloan Rambe di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).
Menurut Raja, Alex seharusnya bisa mengantisipasi pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga kuat akan berkasus di KPK.
Baca Juga: Sejumlah 17 Saksi Diperiksa, Polisi Selidiki Keterlibatan Alexander Marwata dalam Kasus Korupsi
Komunikasinya dengan Eko dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dalam Peraturan Dewas KPK nomor 3 Tahun 2021.
Lantaran itu, pun meminta Dewas KPK diminta menindaklanjuti laporan tersebut, dan berharap Alex segera dipanggil Dewas untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Eko Darmanto.
"(Kami) meminta Dewas KPK segara memroses dan adili saudara Alexander Marwata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Raja. (Antara)
