Profil Gadi Eisenkot, PM Israel Pengganti Netanyahu

Suara.com - Politik Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog secara resmi menunjuk mantan Kepala Staf Angkatan Darat (IDF), Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru pada Sabtu (7/11/2026). Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026).

Keputusan tersebut diambil usai pemilihan umum pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan satu pun partai yang menguasai mayoritas tunggal. Sebanyak 67 anggota parlemen (Knesset), termasuk dari partai-partai berlatar belakang warga Arab, merekomendasikan Eisenkot. Jumlah ini mengungguli dukungan terhadap Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu yang hanya mengumpulkan 46 suara.

Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, memiliki waktu 28 hari untuk membangun koalisi dengan mengamankan minimal 61 dari total 120 kursi Knesset guna menggeser posisi Netanyahu.

Berikut adalah ulasan mendalam mengenai profil, latar belakang militer, hingga pandangan politik Gadi Eisenkot:

1. Latar Belakang dan Asal-Usul

Lahir dari keluarga keturunan Yahudi Maroko, Eisenkot dibesarkan di Tiberias dan Eilat, kawasan yang jauh dari pusat lingkaran elit politik tradisional Yerusalem. Kisah hidupnya menempatkan dirinya sebagai calon perdana menteri pertama Israel yang beragama Sephardi—komunitas Yahudi yang menelusuri asal-usulnya dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Latar belakang ini berbanding terbalik dengan Netanyahu yang berasal dari keluarga elit akademisi keturunan Ashkenazi.

Eisenkot merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara dan saat ini memiliki lima orang anak. Dalam dinamika pemilu 2026, sosoknya mendapat simpati publik setelah putranya, Gal Eisenkot, serta dua keponakannya tewas saat bertempur di Jalur Gaza pada akhir 2023.

2. Rekam Jejak Militer dan Doktrin Dahiya

Eisenkot mengabdikan 40 tahun kariernya di lingkungan militer Angkatan Pertahanan Israel (IDF) sejak bergabung dengan Brigade Golani pada 1978. Puncak karier militernya diraih saat menjabat sebagai Kepala Staf IDF periode 2015–2019 di bawah pemerintahan Netanyahu.

Dalam rekam jejak militernya, Eisenkot dikenal sebagai perancang "Doktrin Dahiya" pada Perang Lebanon 2006. Gagasan tersebut mengusulkan pengerahan kekuatan militer dalam skala masif terhadap infrastruktur di wilayah lawan guna menekan pergerakan militan.

Konsep ini memicu kritik internasional atas dugaan dampak terhadap fasilitas sipil, meski otoritas militer Israel membantah tuduhan kejahatan perang. Ia juga mencatatkan pengawasan operasi militer dalam berbagai dinamika di Gaza dan Tepi Barat selama masa dinasnya.

3. Transisi ke Dunia Politik

Pensiun dari militer, Eisenkot resmi terjun ke panggung politik pada 2022 bergabung dengan aliansi National Unity bersama mantan perwira Benny Gantz.

Pasca-peristiwa 7 Oktober 2023, ia sempat masuk dalam kabinet perang darurat. Namun, pada Juni 2024, Eisenkot memutuskan keluar dari kabinet sebagai bentuk kritik atas ketiadaan strategi pasca-perang yang jelas dari Netanyahu.

Ia kemudian mendirikan Partai Yashar untuk bertarung dalam Pemilu 2026 sebagai figur sentris-moderat. Berbeda dengan gaya komunikasi Netanyahu yang agresif, Eisenkot dikenal berpenampilan cenderung tenang dan irit bicara.

4. Sikap Politik, Keamanan, dan Aspek Domestik

Meskipun memosisikan diri sebagai rival politik utama Netanyahu dalam hal akuntabilitas tata kelola pemerintahan, pandangan Eisenkot terhadap isu keamanan dan Palestina tetap mencerminkan garis tegas:

• Isu Palestina: Eisenkot secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina yang merdeka. Terkait Gaza, ia menargetkan penghentian kekuasaan Hamas melalui opsi skema perlucutan senjata gradual atau operasi militer lanjutan.
• Tepi Barat: Ia menolak aneksasi langsung serta mengecam pembangunan pemukiman ilegal yang dianggap memicu insiden kekerasan. Eisenkot secara terbuka menyebut tindakan kelompok pemukim ekstremis sebagai aksi yang merusak hukum.
• Reformasi Domestik: Dalam kampanye politiknya, ia berjanji mempertahankan independensi peradilan, memperkuat hak-hak minoritas, kebebasan pers, serta perlindungan bagi komunitas LGBTQ.
• Wajib Militer: Ia mengusulkan "undang-undang layanan universal" yang menghapuskan pengecualian wajib militer/sipil bagi penganut Yahudi ultra-Ortodoks dan warga Arab.
• Hubungan Luar Negeri: Eisenkot menegaskan komitmennya untuk mempererat aliansi strategis dengan Amerika Serikat.