Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui belum ada permintaan dari pemerintah untuk memantau program makan siang gratis atau makan bergizi gratis.
Padahal, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dikhawatirkan rentan terhadap tindak pidana korupsi.
“Belum ada permintaan pemantauan khusus, tetapi tentunya seluruh kegiatan yang sifatnya menggunakan anggaran negara akan dilakukan audit, BPK maupun BPKP,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).
Lebih lanjut, Tessa mengatakan jika terjadi pelanggaran pada penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis, pihak yang mengetahui mesti melaporkannya ke aparat penegak hukum, termasuk KPK.
“Bila memang ditemukan adanya penyimpangan yang indikasinya ada perbuatan melawan hukum, tentunya bagi pihak-pihak yang mengetahui dapat menyampaikan indikasi tersebut baik kepada KPK maupun kepada dua aparat penegak hukum lainnya,” tutur Tessa.
Meski begitu, dia memastikan lembaga antirasuah akan bekerja melakukan pencegahan dan menindakkan pada pengadaan program makan siang gratis.
“Jadi secara prinsip, diminta atau tidak diminta KPK tetap terus bekerja ya dalam melakukan proses penindakan maupun pencegahan,” tandas Tessa.
