Presiden RI Prabowo Subianto Berterima Kasih Atas Inisiatif Kemendagri Gelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan sekaligus memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berlangsung di Sentul International Convention Center (SCCI), Sentul City, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (7/11/2024), Kementerian Dalam Negeri RI menjadi penyelenggara rapat koordinasi Nasional ini.

Dalam sambutannya Presiden RI Prabowo Subianto menyapa para menteri kabinet Merah Putih, juga seluruh hadirin.

"Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Menteri Dalam Negeri, sebagai penyelenggara rapat koordinasi ini, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di akhir 2024. Saya sangat menghargai langkah ini, karena bisa dikatakan ini kesempatan pertama saya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Ini adalah momen yang sangat bermanfaat. Sangat strategis. Tapi ini juga sesuatu yang jarang kita lakukan. Di mana seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan," ungkap Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan kepada Presiden tentang penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

Yaitu tema Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024: “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045" .

"Peserta Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 mencapai 5.390 orang, terdiri dari instansi pusat mencapai 525 orang, di antaranya seluruh pimpinan lembaga dan eselon satu, wakil kementerian dan lembaga, jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur, juga KPU, Bawaslu, Badan Pusat Statistik, dan layanan terpadu satu pintu di setiap provinsi atau kota," jelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ditambahkan Mendagri Tito Karnavian, sebelum peresmian acara lewat pemukulan gong oleh Presiden Prabowo Subianto, berlangsung pengarahan kebijakan Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Pembicaranya adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Saat meresmikan Rakornas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri di SSCI ini, Presiden RI Prabowo Subianto tampak mengenakan busana batik cokelat lengan panjang, celana panjang hitam, serta kopiah yang menjadi salah satu ciri penutup kepala khas negeri kita.

Kepala Negara RI hadir didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan para Menteri Koordinator seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan berlangsung empat panel membahas isu strategis, dengan narasumber dari Kabinet Merah Putih, yaitu:

Panel pertama membahas "Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien". Pembicara adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Panel kedua membahas "Kebijakan Nasional Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045". Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewiilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Panel ketiga membahas "Program Unggulan Pemerintah Pusat" dengan narasumber di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

Panel keempat tentang "Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai". Tampil sebagai pembicara dalam sesi ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

"Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi," kata Mendagri Tito Karnavian.

Tampil sebagai salah satu narasumber pengarahan kebijakan Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memaparkan bahwa program Asta Cita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

Dalam mendukung Asta Cita, ada empat peran dari bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, serta pemasyarakatan. Yaitu: pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, ketiga adalah memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ditambahkan Yusril Ihza Mahendra bahwa di bawah koordinasinya pengamanan di perbatasan akan diperkuat, pelayanan optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.