Mendikdasmen Umumkan Kebijakan Baru Mulai 2025, Guru Dijamin Lebih Fokus Mengajar

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru terkait pendidikan pada tahun 2025. Kebijakan tersebut akan memungkinkan para guru bekerja dengan lebih tanpa terbebani tugas-tugas administrasi.

Kebijakan pertama, kata Mu'ti, guru bisa bekerja tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya surat keputusan menteri untuk mengatur hal tersebut.

"Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan aspirasi masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta," kata Mu'ti dalam pidatonya saat perayaan puncak Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Kebijakan kedua, para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan e-kinerja. Karena mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih simpel.

Mu'ti memastikan bahwa pengelolaan cukup diisi setahun sekali. Tidak perlu lagi mengunggah dokumen dan tidak berbasis poin. Menurutnya, hal tersebut akan membuat pelayanan birokrasi menjadi tidak merepotkan dan tidak berbelit.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada para guru, pahlawan pendidikan yang bekerja ikhlas, penuh pengabdian, mencerdaskan dan memajukan bangsa. Terima kasih bapak dan ibu guru jasamu tiada terkira," tutur Mu'ti.

Perayaan puncak Hari Guru Nasional 2024 itu diusung tema "Guru Hebat Indonesia Kuat". Mu'ti menjelaskan kalau tema tersebut menunjukkan tekad dan komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran menteri dan wakil menteri. Prabowo juga turut menyampaikan pidato dalam acara tersebut.

Salah satu yang dia sampaikan berupa pengumuman kenaikkan penghasilan untuk guru ASN dan non ASN yang sudah tersertifikasi. Kenaikan penghasilan tersebut berupa memberikan tunjangan uang sebanyak Rp2 juta bagi guru honorer dan satu kali gaji bagi guru ASN.