Dari Idlib ke Aleppo, Kebangkitan Pemberontak Suriah dan Ancaman bagi Rezim Assad

Suara.com - Pemberontak Islamis Suriah telah melancarkan salah satu serangan terbesar mereka terhadap pasukan Presiden Bashar al-Assad dalam beberapa tahun terakhir, menyapu kota-kota yang dikuasai pemerintah sebelum menguasai "separuh kota Aleppo".

Ini adalah tantangan besar pertama bagi Presiden Assad dan sekutunya, Rusia dan Iran dalam empat tahun. Pemberontak, yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), maju dari wilayah Idlib yang masih dikuasai oposisi Suriah, di mana garis depan sebagian besar stagnan sejak Rusia dan Turki, yang mendukung pemberontak, menyetujui gencatan senjata pada tahun 2020.

Pada hari Jumat, para pejuang oposisi dan sekutu mereka yang didukung Turki telah merebut lebih dari 50 kota dan desa di utara dan memasuki distrik barat Aleppo, kota berpenduduk sekitar dua juta orang yang merupakan pusat manufaktur Suriah sebelum perang.

Para pejuang dengan cepat merebut separuh Aleppo tanpa menemui perlawanan yang berarti, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. "Tidak ada pertempuran, tidak ada satu tembakan pun yang dilepaskan, karena pasukan rezim telah mundur," kata direktur Observatorium Rami Abdel Rahman seperti dikutip AFP.

Serangan itu dimulai pada hari Rabu, hari yang sama ketika Hizbullah yang didukung Iran dan Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata yang rapuh di Lebanon. Pemerintah Suriah Bashar al-Assad dan pendukungnya dari Rusia dilaporkan membalas dengan serangan udara di wilayah yang baru direbut dan wilayah lain yang dikuasai pemberontak.

Menurut Observatorium yang berbasis di Inggris, pertempuran itu awalnya berlangsung sengit, dengan 277 orang tewas. Korban tewas termasuk 28 warga sipil, sebagian besar tewas akibat serangan udara Rusia.

Perang saudara di Suriah dimulai pada Maret 2011 ketika rezim Assad melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes pro-demokrasi di kota Deraa.

Keluarga Assad, yang memerintah Suriah sejak 1971, menggunakan kekuatan brutal untuk mencoba menghancurkan pemberontakan. Demonstrasi segera menyebar ke seluruh negeri, dengan para pengunjuk rasa mempersenjatai diri untuk mempertahankan kota mereka dan melancarkan serangan terhadap tentara Suriah.

Dalam beberapa bulan berikutnya, para pemberontak terpecah menjadi ratusan kelompok bersenjata. Konflik tersebut juga menarik kelompok ekstremis jihad seperti HTS--faksi yang sebelumnya terkait dengan kelompok teroris Al Qaeda--yang segera menjadi salah satu faksi antipemerintah yang dominan. Amerika Serikat telah melarang HTS sebagai kelompok teroris.

Dengan kelompok pemberontak yang memperoleh keuntungan selama tahun-tahun awal perang saudara, Bashar al-Assad mencari bantuan dari sekutu-sekutunya agar rezimnya dapat bertahan hidup.

Iran, sekutu terdekat Suriah, mendukung rezimnya sejak awal perang dengan menyediakan penasihat, senjata, miliaran dolar dan pasukan untuk membantu Assad mempertahankan cengkeramannya, menurut sebuah laporan oleh The Telegraph.

Kelompok-kelompok yang didukung Iran seperti Hizbullah juga dilaporkan telah mendukung tentara Assad setidaknya sejak 2012. Rusia juga memutuskan untuk mendukung pasukan pemerintah pada tahun 2015, dengan Presiden Vladimir Putin mengerahkan angkatan udara Moskow serta pasukan darat untuk memastikan rezim Suriah tidak jatuh.

Namun, negara tetangga Turki, pemain utama lainnya dalam perang tersebut, memberikan dukungannya kepada oposisi terhadap rezim Assad. Ankara menggunakan faksi pemberontak di Suriah untuk menahan YPG Kurdi, yang mendominasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Menurut Ankara, kelompok tersebut merupakan perpanjangan dari kelompok pemberontak Kurdi yang dilarang di Turki, menurut laporan The Telegraph.

Namun dengan bantuan Teheran dan Moskow, Assad mampu mengubah gelombang pemberontakan dan merebut kembali kota-kota besar, dan pada Maret 2020, Rusia, yang mendukung Assad, dan Turki yang mendukung pemberontak, menengahi gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran di wilayah Idlib.

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis pada tahun 2022, sekitar 300.000 orang telah tewas dalam konflik yang telah berlangsung selama satu dekade tersebut.