Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi Bagian Fokus Program DPRD DKI Jakarta

Suara.com - Layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang krusial bagi masyarakat. Berbagai upaya pembenahan dilakukan Pemprov DKI Jakarta lewat dukungan DPRD.

Berbagai usul peningkatan program layanan kesehatan terus dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif. Termasuk dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, pihaknya mendukung berbagai program layanan kesehatan yang sudah berjalan. Bahkan dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar layanan kesehatan. Kendati pelaksanaan layanan kesehatan selama ini sudah berjalan cukup baik.

Guna meningkatkan fasilitas kesehatan, DPRD DKI Jakarta juga mendukung pembangunan RSUD dan Puskesmas di seluruh wilayah. Hal itu demi mewujudkan pemerataan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, Jakarta memiliki sekitar 196 rumah sakit, 44 Puskesmas tingkat kecamatan, dan 267 Puskesmas tingkat kelurahan. Penyebaqran fasilitas kesehatan itu sudah mendekati standar yang ditetapkan organisasi Kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization). "Jika merujuk standar WHO, yaitu satu tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk," ungkap Rany.

Dalam proyeksi tahun 2025, beberapa program kesehatan akan difokuskan pada pencegahan kasus gizi buruk atau stunting, penurunan angka kematian bayi, serta peningkatan layanan bagi warga lanjut usia (Lansia). Apalagi, sebanyak satu juta Lansia di Jakarta memerlukan perhatian khusus. “Kami berharap layanan Puskesmas dan bidan bisa mengintegrasikan program ini," tutur Rani.

Dari sisi kualitas tenaga kesehatan, menurut Rany, perlu ada peningkatan keterampilan. Khususnya, dokter dan perawat. Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran dalam pelatihan hingga program magang. Termasuk dalam upaya meningkatkan jumlah tenaga medis.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga mendukung memperbanyak jumlah laboratorium kesehatan. Tujuannya, mempercepat deteksi dini penyakit. Begitu juga dengan perbaikan sarana pendukung, seperti Posyandu (pos layanan terpadu) dan layanan ambulans.

Peningkatan fasilitas Posyandu dan pembaruan peralatan ambulans akan memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. "Ujung tombak di lapangan. Sehingga keduanya akan terus ditingkatkan kualitasnya," tutur Rany.

Terkait dengan dukungan anggaran, DPRD DKI Jakarta mengalokasikan dana daerah untuk pencegahan, penanganan, dan penelitian kesehatan di masyarakat.

Antara lain, mendorong peningkatan standar rumah sakit. Targetnya, menyediakan lebih banyak rumah sakit khusus dan berstandar paripurna. Seperti, RSUD Duren Sawit (layanan kesehatan jiwa) dan RSUD Tarakan (layanan jantung dan stroke).

Aspirasi Publik

Satu di antara layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan terkait dengan kebutuhan bagi masyarakat menengah ke bawah, yakni layanan BPJS. Pasalnya selama ini, cakupan layanan BPJS masih terbatas.

"Jakarta harus menjadi barometer layanan kesehatan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga setara dengan standar Asia," ujar Rany.

DPRD DKI Jakarta banyak menerima aspirasi publik mengenai layanan BPJS. Terutama terkait ketersediaan kamar inap dan waktu tunggu pasien.